Gelombang perbincangan mengenai adanya "matahari kembar" di dalam pemerintahan saat ini dinilai sebagai sinyal bahaya politik bagi Presiden Prabowo Subianto. Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menekankan bahwa isu ini berpotensi menjadi hambatan serius yang dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintahan di masa mendatang, terutama terkait dengan loyalitas para pembantu presiden.

"Isu 'matahari kembar' ini merupakan alarm politik penting. Narasi keberlanjutan pemerintahan, yang menjadi fokus utama, dapat terhambat oleh adanya indikasi loyalitas ganda di luar Presiden Prabowo," ujar Agung, menyoroti pentingnya respons cepat terhadap isu ini.

Agung juga menyoroti bahwa kemunculan isu ini semakin memperjelas adanya permasalahan komunikasi yang mendasar dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Akar masalah ini, menurutnya, berasal dari penggunaan istilah "bos" oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih saat menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Permasalahan 'matahari kembar' ini berakar dari ungkapan 'bos' yang dilontarkan oleh dua menteri dalam Kabinet Merah Putih. Ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam komunikasi publik para pembantu Presiden Prabowo," jelasnya.

Agung menekankan bahwa para menteri Kabinet Merah Putih perlu menyadari bahwa di tengah situasi yang sensitif seperti saat ini, komunikasi publik memiliki peran krusial yang setara dengan kinerja. Oleh karena itu, ia mendesak adanya perbaikan yang signifikan dalam strategi komunikasi pemerintahan Prabowo untuk mencegah gangguan terhadap kinerja di masa depan.

"Secara institusional, Presiden Prabowo perlu menetapkan protokol komunikasi publik yang jelas dan terstruktur. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, yang sedikit banyak dapat menjadi beban bagi pemerintahan," tegas Agung.

Isu "matahari kembar" mencuat ke permukaan setelah beberapa menteri Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan saat Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan kerja ke lima negara di Timur Tengah.

Selain itu, dua menteri secara terbuka menyebut Jokowi sebagai "bos". Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggunakan sebutan tersebut saat berbicara mengenai hubungan mereka dengan mantan presiden. Padahal, Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Silaturahmi dengan mantan bos saya, yang juga masih menjadi bos saya. Saya dalam keadaan sehat, beliau juga sehat, dan saya meminta arahan-arahan. Banyak sekali yang harus saya pelajari demi kemajuan KKP," ungkap Trenggono.

Perlu dicatat bahwa Prabowo memang mengusung konsep keberlanjutan sebagai bagian integral dari kampanyenya sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Setelah dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo kembali menunjuk sejumlah menteri dari era pemerintahan Jokowi untuk mengisi posisi penting dalam Kabinet Merah Putih.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperkuat soliditas pemerintahan, langkah-langkah konkret dalam perbaikan komunikasi publik menjadi krusial. Penetapan protokol komunikasi yang jelas, peningkatan kesadaran para menteri mengenai pentingnya pesan yang disampaikan kepada publik, dan koordinasi yang lebih baik antar departemen menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

Dengan mengatasi isu "matahari kembar" dan meningkatkan efektivitas komunikasi publik, pemerintahan Prabowo dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, membangun kepercayaan publik, dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.