Pemerintah Provinsi Jakarta berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya keterlibatan langsung dirinya dan Wakil Gubernur dalam tahapan penetapan akhir calon petugas PPSU. Hal ini diungkapkan di sela-sela kunjungannya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, proses penetapan tidak boleh hanya menjadi keputusan panitia seleksi internal. Sebaliknya, daftar kandidat terpilih harus dibahas secara komprehensif dalam forum resmi yang melibatkan pimpinan daerah. Kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur dinilai krusial untuk memastikan seluruh proses rekrutmen berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus meminimalisir potensi praktik nepotisme.

"Tujuannya adalah untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi ketidaktransparan dalam proses rekrutmen, di mana posisi strategis hanya diisi oleh individu yang memiliki kedekatan personal," tegas Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menyoroti pentingnya evaluasi mendalam terhadap sistem penilaian yang digunakan dalam proses seleksi. Ia ingin memastikan bahwa metode penilaian yang diterapkan benar-benar objektif dan mampu menjaring kandidat terbaik yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan terbuka.

"Saya ingin memahami secara detail bagaimana sistem scoring penilaian dilakukan. Ini adalah amanah dari masyarakat, terlebih rekrutmen kali ini membuka kesempatan bagi lulusan Sekolah Dasar, sesuai dengan Peraturan Gubernur yang telah saya tandatangani," tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta mengumumkan pembukaan 1.652 posisi untuk petugas PPSU. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan ketat melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Publik, menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem SPSE bertujuan untuk menjamin keadilan dalam proses seleksi.

"Melalui platform SPSE ini, kami berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon yang memenuhi persyaratan. Calon pelamar dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar juga berhak untuk mendaftar," ujar Chico Hakim.

Berikut adalah poin-poin penting yang ditekankan dalam proses rekrutmen petugas PPSU:

• Transparansi: Seluruh tahapan rekrutmen dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.
• Akuntabilitas: Proses seleksi diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
• Keadilan: Semua calon pelamar memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing, tanpa memandang latar belakang pendidikan.
• Profesionalisme: Sistem penilaian yang digunakan objektif dan mampu menjaring kandidat terbaik.
• Keterlibatan Pimpinan Daerah: Gubernur dan Wakil Gubernur terlibat langsung dalam proses penetapan akhir untuk memastikan kualitas dan integritas rekrutmen.