Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem di kalangan petani dalam kurun waktu dua tahun. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sujatmiko, menyatakan optimisme ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program redistribusi lahan.

Arahan Presiden Prabowo Subianto berfokus pada kelanjutan program redistribusi lahan yang akan dibarengi dengan edukasi dan pelatihan bagi petani agar menjadi pengusaha. Petani diharapkan dapat memanfaatkan lahan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menghasilkan komoditas ekspor.

"Untuk mencapai tujuan tersebut, investasi harus masuk ke desa dan melibatkan petani. Kerjasama ini akan dilakukan dengan sistem berbagi saham, di mana petani akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan nilai saham setara dengan nilai lahan seluas 2 hektare," ujar Budiman Sujatmiko.

Strategi pengentasan kemiskinan ini juga mencakup dorongan investasi dan kewirausahaan di kalangan nelayan dan birokrasi. Dalam kunjungan ke Desa Kutasari, Kecamatan Cipari, Cilacap, Budiman menggelar diskusi bertema "Entaskan Kemiskinan, Raih Kesejahteraan Hidup yang Lebih Sejahtera setelah Redistribusi Tanah".

BP Taskin juga telah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan di Cilacap yang akan mengawal investasi agar tepat sasaran di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Budiman berharap Cilacap dapat menjadi kota industri yang kuat di Jawa Tengah.

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menyambut baik sinergi ini dan berharap kehadiran investor, khususnya yang padat modal dan padat karya, dapat membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Cilacap, mengungkapkan tantangan yang dihadapi Cilacap, termasuk keterbatasan fiskal dan ketimpangan kesejahteraan. Data tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan di Cilacap mencapai 10,68 persen dari total populasi, dengan 21.790 jiwa dalam kategori miskin ekstrem.

"Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, yaitu 7,83 persen, yang menunjukkan rendahnya kesempatan kerja bagi masyarakat Cilacap. Hal ini menyebabkan banyak warga Cilacap bekerja di luar negeri, yang berdampak pada partisipasi pemilu," kata Ammy Amalia Fatma Surya.

Pada tahun 2025, Cilacap mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp 373,9 miliar, ditambah dengan dana CSR dari berbagai perusahaan sebesar Rp 13,2 miliar.

Inisiatif Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah juga turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan mengalokasikan anggaran khusus dan menggandeng sektor swasta melalui program CSR. Bupati Cilacap menekankan pentingnya investasi padat modal dan padat karya untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Tantangan dan Strategi

Cilacap menghadapi tantangan kompleks dalam upaya pengentasan kemiskinan, termasuk keterbatasan fiskal dan ketimpangan kesejahteraan. Wakil Bupati Cilacap menyoroti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran sebagai isu krusial yang perlu ditangani. Pemerintah daerah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial.

Harapan dan Optimisme

Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, diharapkan target penghapusan kemiskinan ekstrem di Cilacap dapat tercapai. Upaya kolaboratif ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Cilacap.