Pemerintah Kota Depok mengambil langkah proaktif dalam merespon peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dengan berencana membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Inisiatif ini merupakan wujud sinergi antara Pemkot Depok dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan anak di wilayah tersebut.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan komitmennya dalam melindungi hak-hak anak. "Di tengah keprihatinan kita atas maraknya kasus kekerasan terhadap anak, kami bersama KPAI bertekad untuk membentuk KPAD Kota Depok," ujarnya. Pembentukan KPAD ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya sistematis untuk menjamin anak-anak di Depok mendapatkan perlindungan yang layak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Nessi Annisa Handari, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kajian mendalam terkait pembentukan KPAD. Proses ini meliputi penyusunan struktur organisasi, mekanisme kerja, serta kriteria pemilihan komisioner.

"Kami akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk pemerhati anak, aparatur sipil negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan dunia usaha untuk menjadi komisioner KPAD," jelas Nessi. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat ini diharapkan dapat memastikan KPAD memiliki perspektif yang komprehensif dan mampu merespon berbagai permasalahan anak secara efektif.

Adapun tahapan pembentukan KPAD meliputi:

• Kajian Mendalam: DP3AP2KB Kota Depok sedang melakukan kajian terkait pembentukan KPAD.
• Penyusunan Struktur: Penyusunan struktur organisasi dan mekanisme kerja KPAD.
• Pemilihan Komisioner: Proses seleksi komisioner yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
• Sosialisasi: Sosialisasi KPAD kepada masyarakat setelah pembentukan.

Pembentukan KPAD ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Kota Depok dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.