Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan akan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi keterlibatan pihak asing dalam mendukung kelompok bersenjata yang beroperasi di Papua. Peningkatan kewaspadaan ini dilakukan sebagai respons terhadap aktivitas kelompok bersenjata dan indikasi adanya dukungan dari luar negeri.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama adalah mengantisipasi suplai persenjataan dan logistik kepada kelompok bersenjata tersebut. Letak geografis Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini menjadi perhatian khusus, mengingat adanya hubungan kekerabatan yang memungkinkan perlintasan batas secara ilegal.

"Perlintasan batas negara menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh anggota kelompok bersenjata untuk menghindari kejaran aparat keamanan," ujar Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang. Menurutnya, ketika terjadi kontak senjata, anggota kelompok bersenjata seringkali melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan pengejaran.

Kemenhan juga menyoroti potensi masuknya senjata ilegal dari luar negeri yang kemudian digunakan oleh kelompok bersenjata. Upaya pengawasan dan pencegahan akan terus ditingkatkan untuk meminimalisir risiko tersebut.

Selain pendekatan keamanan, Kemenhan menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani isu Papua. Sinergi antara pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan sosial dinilai krusial untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

"Isu Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan militer. Kita perlu melakukan sinergi dengan pendekatan kesejahteraan dan sosial," tegas Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang.

Kemenhan mendukung penuh langkah-langkah pemerintah melalui pendekatan komprehensif di Papua, termasuk keterlibatan Wakil Presiden dalam pembentukan satuan tugas pembangunan Papua. Diharapkan, upaya ini dapat terus dilanjutkan melalui dialog dan pendekatan yang lebih inklusif.

Kementerian Pertahanan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan di Papua.