Mahasiswa Sumenep Pertanyakan Validitas Data Kemiskinan

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi BEM Sumenep (Bemsu) di depan Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Kamis (17/4/2025), menyoroti disparitas data kemiskinan yang signifikan antara Dinsos P3A dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

Unjuk rasa ini dipicu oleh perbedaan mencolok dalam data jumlah warga miskin yang tercatat oleh kedua lembaga tersebut. Data BPS menunjukkan angka 196.420 jiwa warga miskin di Kabupaten Sumenep, sementara DTKS yang dikelola Dinsos P3A mencatat angka yang jauh lebih tinggi, yaitu 647.000 jiwa. Perbedaan data yang signifikan ini menimbulkan kecurigaan di kalangan mahasiswa, yang kemudian mendorong mereka untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi.

Korlap aksi secara bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando, menuding Dinsos P3A melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab terkait data kemiskinan. Para mahasiswa juga membentangkan spanduk berisi kecaman dan sindiran terhadap dugaan manipulasi data kemiskinan. Aksi ini sempat diwarnai ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga, terutama setelah mahasiswa merasa kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan kepala Dinsos P3A. Sebagai bentuk protes, mahasiswa kemudian melakukan aksi bakar ban dan menutup akses jalan di depan kantor Dinsos P3A.

Sekretaris Dinsos P3A, Kusmawti, memberikan tanggapan terkait perbedaan data kemiskinan tersebut. Menurutnya, perbedaan data adalah hal yang wajar karena adanya perbedaan waktu pengambilan data. Ia mencontohkan, data yang dimiliki Dinsos P3A pada bulan Desember mungkin berbeda dengan data yang diterima mahasiswa dari BPS pada bulan Maret. Kusmawati menambahkan bahwa perbedaan waktu pengambilan data, bahkan dalam hitungan hari, dapat menyebabkan perbedaan angka.

Kusmawti juga mengakui bahwa dari ratusan ribu warga yang terdata sebagai miskin, baru sebagian kecil yang telah mendapatkan pelayanan. Ia menyebutkan bahwa sekitar 30 persen dari total warga miskin yang terdata telah menerima bantuan atau program sosial dari pemerintah.

Tuntutan Mahasiswa:

• Transparansi dan akuntabilitas data kemiskinan.
• Evaluasi terhadap metode pendataan yang digunakan oleh Dinsos P3A.
• Peningkatan koordinasi antara Dinsos P3A dan BPS dalam pengumpulan dan pengelolaan data kemiskinan.
• Prioritaskan penyaluran bantuan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
• Usut tuntas dugaan manipulasi data kemiskinan.