Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menanggapi isu yang berkembang terkait rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang untuk menyediakan motor PCX bagi para kepala desa (Kades).

Anggota DPRD Lumajang dari Fraksi PKB, Sugianto, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi formal antara Pemkab dan DPRD mengenai rencana pengadaan motor tersebut. Ia juga menegaskan bahwa dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, tidak ada alokasi anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi pengadaan sepeda motor dinas untuk para Kades.

Namun, Sugianto membuka kemungkinan bahwa rencana ini dapat dibahas lebih lanjut dalam proses perubahan APBD di pertengahan tahun. "Jika ada rencana dalam Perubahan APBD (PAK), maka akan kami bahas lebih lanjut. Yang jelas, dalam APBD 2025 yang telah kami bahas, tidak ada anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas bagi kepala desa," ujarnya.

Sugianto menekankan pentingnya Pemkab untuk memberikan justifikasi yang kuat mengenai urgensi pengadaan kendaraan dinas baru ini. Menurutnya, masih banyak permasalahan mendasar yang perlu menjadi prioritas, seperti:

• Infrastruktur jalan yang belum memadai.
• Pembenahan rumah tidak layak huni.
• Kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

"Nanti akan kami tanyakan apakah pengadaan motor ini merupakan prioritas. Jika Pemkab dapat memberikan penjelasan yang rasional, tentu kami akan memutuskan yang terbaik," imbuhnya.

Sugianto mengakui bahwa kendaraan operasional yang saat ini digunakan oleh para Kades memang sudah cukup lama dan memerlukan pembaruan. Ia juga menyoroti bahwa kondisi kendaraan dinas yang digunakan oleh camat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga banyak yang sudah kurang layak.

"Jika kami memiliki anggaran yang cukup, tentu kami ingin mengganti kendaraan dinas camat dan OPD yang banyak sudah tidak layak. Namun, hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah," jelasnya.

Ketua Fraksi Golkar, Reza Hadi Kurniawan, juga mengamini bahwa belum ada komunikasi resmi antara Pemkab dan DPRD terkait rencana pengadaan kendaraan dinas bagi Kades. Ia menjelaskan bahwa wacana ini sebenarnya sudah muncul sejak tiga tahun lalu, tepatnya pada tahun 2022, namun belum terealisasi hingga saat ini.

Reza menyatakan bahwa Fraksi Golkar pada prinsipnya mendukung rencana tersebut, mengingat banyak kendaraan dinas di beberapa desa yang sudah hilang. Ia menekankan bahwa kendaraan dinas sangat dibutuhkan oleh Kades dan perangkatnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Wacana ini sudah lama ada sejak era kepemimpinan sebelumnya, namun belum terealisasi. Kami mendukung karena kendaraan mereka juga sudah lama dan banyak yang hilang, padahal ini sangat dibutuhkan untuk mobilisasi," pungkasnya.