Pemerintah Indonesia tengah merancang agenda retret gelombang kedua yang diperuntukkan bagi para kepala daerah. Inisiatif ini menyusul pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung serta Papua Pegunungan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa retret ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penambahan peserta dari dua wilayah yang baru dilantik akan segera diintegrasikan ke dalam skenario yang telah disiapkan.

"Kita sudah siapkan skenario untuk menambahkan dua wilayah ini," ujar Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/4/2025).

Detail mengenai skenario retret masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah berjanji akan segera mengumumkan rincian program setelah pematangan konsep selesai dilakukan.

Tito menjelaskan, pelantikan kepala daerah dari dua provinsi tersebut baru dapat dilaksanakan setelah proses sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai. Sebelumnya, pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo telah melantik 961 kepala daerah dari berbagai tingkatan, termasuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Bupati dan wali kota dari Provinsi Papua Pegunungan dan Bangka Belitung juga telah dilantik secara serentak pada 20 Februari lalu. Penundaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur disebabkan adanya gugatan yang diajukan ke MK.

"Setelah gugatan ditolak dan proses administrasi di KPUD serta DPRD provinsi masing-masing selesai, pelantikan dapat dilaksanakan," kata Tito. Pelantikan ini dijadwalkan setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan kerja di luar negeri.

Retret kepala daerah ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan.