Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan Satuan Tugas (Satgas) yang fokus pada pembangunan dan penyelesaian masalah di Papua. Satgas ini, yang sebelumnya dipimpin oleh Wakil Presiden, dianggap krusial mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi di wilayah tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, dalam sebuah diskusi daring yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), menekankan bahwa pendekatan komprehensif sangat diperlukan dalam menangani isu Papua. Menurutnya, masalah di Papua tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup dimensi kesejahteraan dan sosial yang saling terkait.

"Kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kan pendekatan ke Papua itu langsung dipimpin oleh Wapres, ada yang dibentuk satuan tugas di situ. Nah, harapannya ini bisa terus dilanjutkan," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan.

Kemenhan menekankan pentingnya sinergi antara pendekatan militer, kesejahteraan, dan sosial dalam menyelesaikan masalah Papua. Hal ini dikarenakan TNI, sebagai bagian dari upaya pertahanan negara, terikat oleh aturan Konvensi Internasional atau Konvensi Jenewa yang membatasi tindakan mereka. Dengan demikian, peran pendekatan sipil menjadi sangat penting dalam menangani masalah di Papua. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan menambahkan bahwa sebagai prajurit profesional, TNI harus mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Pada pemerintahan sebelumnya, Wakil Presiden memang mendapatkan mandat khusus untuk menangani permasalahan di Papua, dengan menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau dikenal sebagai Badan Pengarah Papua (BPP). Dalam menjalankan tugasnya, Wakil Presiden secara aktif mengunjungi Papua untuk berkantor dan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Pendekatan Komprehensif dalam Penanganan Papua

Pendekatan komprehensif dalam penanganan Papua mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

• Aspek Keamanan: Menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Papua melalui tindakan yang sesuai dengan hukum dan menghormati hak asasi manusia.
• Aspek Kesejahteraan: Meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua melalui program-program pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
• Aspek Sosial: Memperkuat dialog dan kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat di Papua untuk menciptakan kerukunan dan persatuan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan masalah di Papua dapat diselesaikan secara damai dan berkeadilan, sehingga masyarakat Papua dapat menikmati kesejahteraan dan kemajuan yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.