Kementerian Sosial (Kemensos) terus memacu realisasi program Sekolah Rakyat. Sebanyak 53 lokasi Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Sebagian besar bangunan yang akan digunakan merupakan aset yang dikelola oleh Kemensos.

Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa target ambisius untuk membuka 200 Sekolah Rakyat pada tahun depan terus dikejar. Saat ini, tim survei dari berbagai kementerian terkait sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap 80 lokasi potensial lainnya. Aspek kelayakan dan kesesuaian lahan menjadi fokus utama dalam proses survei ini.

"Selain 53 lokasi yang sudah pasti, kami sedang melakukan survei terhadap 80 lokasi tambahan. Jika memungkinkan, beberapa lokasi tambahan akan diakselerasi pada tahun ini. Jika tidak, akan menjadi prioritas untuk tahun depan. Kami optimis bahwa target 200 lokasi dapat dicapai," ujar Gus Ipul di sela-sela acara Desk Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memegang peranan penting dalam melakukan survei lokasi tersebut. Desk Sekolah Rakyat berfungsi sebagai wadah koordinasi dan finalisasi perencanaan antara satuan tugas di tingkat pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Gus Ipul menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Hal ini mencakup identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, penentuan luas minimal lahan, proses perizinan, dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Pembangunan gedung Sekolah Rakyat akan mengacu pada rancangan yang telah disetujui oleh Presiden.

Robben Rico, Sekretaris Jenderal Kemensos, menambahkan bahwa proposal dari pemerintah daerah terkait Sekolah Rakyat akan diajukan dan diverifikasi secara seksama dalam Desk Sekolah Rakyat. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan yang diusulkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Prioritas utama diberikan kepada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

"Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat idealnya seluas lima hektare atau lebih," jelas Robben Rico.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan sosial.