Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam merealisasikan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan, didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.

Basuki menjelaskan bahwa pekerjaan lanjutan yang sempat tertunda akan segera diselesaikan oleh berbagai kementerian terkait. Proyek-proyek vital seperti bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, serta jalan-jalan yang terikat kontrak multi-tahun dipastikan akan berlanjut. Anggaran untuk semua itu sudah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN untuk proyek-proyek baru telah difinalisasi. Anggaran sebesar Rp5,4 triliun dari OIKN akan dialokasikan untuk pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan utama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Selain itu, tambahan anggaran sekitar Rp8,1 triliun akan digunakan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.

Percepatan mobilisasi tenaga kerja juga menjadi fokus utama dalam rangka memastikan kesiapan operasional IKN. Pembangunan tahap II untuk periode 2025–2029 juga sudah dimulai, dengan target menjadikan Nusantara sebagai pusat politik negara.

Untuk mendukung pembangunan IKN, APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk:

• Menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif.
• Membangun ekosistem pendukung.
• Membuka akses ke Wilayah Perencanaan (WP) 2.
• Memelihara prasarana dan sarana yang sudah selesai dibangun.

Basuki menekankan pentingnya pemeliharaan prasarana dan sarana yang sudah ada untuk menjaga kondisi aset IKN. Selain itu, OIKN juga menyiapkan program kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan total anggaran Rp60,93 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak tambahan.