Wacana pemekaran Provinsi Jawa Tengah menjadi empat wilayah administratif terus bergulir, memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan respons terkait usulan pembentukan Provinsi Banyumasan, Muria Raya, Daerah Istimewa Surakarta, serta mempertahankan Provinsi Jawa Tengah yang ada saat ini.

Luthfi menyatakan sikapnya yang tidak mempermasalahkan wacana tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya kajian mendalam terkait dampak yang mungkin timbul akibat pemekaran. Menurutnya, pemekaran harus memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan daerah yang bersangkutan. Ia mengingatkan agar wacana ini tidak sampai menggerus otonomi daerah yang telah ada.

"Sepanjang itu menjadi penilaian positif tidak apa, tapi kalau sepanjang itu akan menggerus terkait otonomi daerah kita pertimbangkan," ujar Luthfi dalam sebuah konferensi pers di kantornya.

Gubernur Luthfi menegaskan bahwa usulan pemekaran saat ini masih dalam tahap wacana dan belum ada langkah konkret yang diambil untuk mewujudkannya. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan akhir terkait pemekaran provinsi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

Senada dengan Gubernur, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, juga memberikan pandangannya. Sujarwanto mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi belum secara serius membahas wacana pemekaran ini. Ia menganggap isu ini lebih banyak berkembang di kalangan akademisi.

Sujarwanto menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini tidak memiliki agenda untuk menambah jumlah provinsi. Ia mempersilakan kalangan akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Negeri Surakarta (UNS) untuk terus mendiskusikan wacana ini sebagai bagian dari kajian akademis.

Diskusi mengenai pemekaran Jawa Tengah memang menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi dan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemekaran dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di daerah-daerah yang lebih kecil. Namun, ada juga yang khawatir bahwa pemekaran dapat menimbulkan masalah baru, seperti konflik antar daerah dan peningkatan biaya administrasi.

Wacana pemekaran Jawa Tengah telah memunculkan beberapa usulan wilayah baru, antara lain:

• Provinsi Banyumasan: Meliputi wilayah eks Karesidenan Banyumas.
• Provinsi Muria Raya: Mencakup wilayah eks Karesidenan Pati.
• Daerah Istimewa Surakarta: Meliputi wilayah eks Karesidenan Surakarta.

Proses pemekaran wilayah merupakan isu kompleks yang membutuhkan kajian mendalam dari berbagai aspek. Pemerintah pusat akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi ekonomi, sosial, dan budaya, sebelum mengambil keputusan akhir. Sementara itu, diskusi dan kajian akademis mengenai wacana ini terus berlanjut, memberikan masukan berharga bagi pengambilan kebijakan di masa depan.