Keterbatasan akses dan prosedur yang rumit menjadi keluhan utama para petani di Dusun Kokor, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam mendapatkan pupuk subsidi. Alih-alih masalah ketersediaan stok, kendala utama justru terletak pada biaya transportasi yang tinggi untuk menjangkau pengecer resmi.

Yohanes Karyawan, seorang petani setempat, mengungkapkan bahwa kesulitan ini telah berlangsung lama dan menjadi permasalahan laten bagi mereka. "Kami harus mengambil pupuk subsidi ke Lando, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, karena pengecer hanya berada di sana. Jarak yang jauh ini berimplikasi pada biaya transportasi yang signifikan," ujarnya saat berdialog dengan anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin.

Ironisnya, menurut Yohanes, akses dari desa mereka justru lebih dekat ke Labuan Bajo dibandingkan ke Terang, ibu kota Kecamatan Boleng. Namun, karena regulasi mengharuskan pembelian pupuk subsidi di ibu kota kecamatan, para petani terpaksa menanggung beban biaya yang memberatkan. "Untuk membeli pupuk saja sudah sulit, apalagi ditambah biaya angkut dari kota kecamatan ke kampung. Tentu ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit," keluhnya.

Kondisi ini berdampak pada hasil pertanian. Pada musim tanam awal tahun 2025, banyak padi milik petani yang tidak mendapatkan pupuk yang cukup karena keterbatasan dana untuk biaya transportasi. "Akibatnya, pertumbuhan padi terhambat dan kami khawatir hasil panen tahun ini akan menurun," imbuh Yohanes.

Menanggapi situasi tersebut, Yohanes dan masyarakat setempat mengusulkan agar pupuk subsidi dapat didistribusikan langsung ke desa. "Kami berharap pupuk bisa diambil di kantor desa saja. Selama ini, biaya transportasi ke Terang sangat besar, sehingga kami harus menunggu memiliki uang lebih dulu baru bisa membeli pupuk," jelasnya.

Anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin, mengakui bahwa persoalan pupuk subsidi merupakan masalah krusial yang dihadapi petani di wilayah tersebut. Ia berjanji akan membawa permasalahan ini ke Dinas Pertanian Manggarai Barat untuk mencari solusi terkait stok dan pendistribusian pupuk yang tidak memberatkan petani.

"Saya akan sampaikan hal ini pada saat sidang di dewan bersama pemerintah daerah Manggarai Barat. Usulan ini akan saya perjuangkan berdasarkan skala prioritas," tegas Hasanudin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Perindo Manggarai Barat.

Ia menyadari bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan dengan segera karena keterbatasan kewenangan dan anggaran DPRD. Namun, ia memastikan bahwa kebutuhan paling mendesak akan tetap menjadi perhatian utama dalam proses pengambilan keputusan bersama pemerintah daerah.