Di jantung ibu kota, tepat di seberang gedung DPR/MPR yang megah, sebuah jembatan penyeberangan orang (JPO) berdiri dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. JPO ini, yang seharusnya menjadi fasilitas publik yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, justru menjadi sumber kekhawatiran dan bahkan bahaya.

Kondisi JPO tersebut sangat kontras dengan citra kawasan elite tempatnya berada. Pengamatan di lokasi menunjukkan bahwa beberapa bagian penting dari JPO mengalami kerusakan yang signifikan. Pagar pembatas, yang berfungsi sebagai pelindung utama bagi pejalan kaki, hilang di beberapa titik, hanya menyisakan sisa-sisa logam berkarat. Kondisi ini menciptakan celah berbahaya yang mengancam keselamatan siapa pun yang melintas, terutama anak-anak atau orang tua. Pejalan kaki pun terpaksa melewati area tersebut tanpa perlindungan memadai, berisiko terjatuh.

Kerusakan tidak hanya terbatas pada pagar pembatas. Beberapa batang vertikal pada pagar juga hilang, mengurangi efektivitasnya dalam mencegah kecelakaan. Lebih ironis lagi, tidak ada kamera CCTV yang secara khusus mengawasi aktivitas di JPO. Kamera yang ada justru diarahkan ke jalan raya dan jalan tol, seolah mengabaikan keselamatan pejalan kaki yang menggunakan fasilitas tersebut.

Selain masalah struktural, kebersihan JPO juga sangat memprihatinkan. Sampah berserakan di mana-mana, daun-daun kering menutupi anak tangga, dan genangan air membuat permukaan menjadi licin dan berbahaya. Tidak adanya atap membuat pejalan kaki terpapar langsung oleh hujan, memperburuk kondisi licin dan meningkatkan risiko tergelincir. Lumut juga tumbuh subur, terutama di area landai atau ramp yang seharusnya ramah bagi pengguna kursi roda.

Meski kondisinya demikian, JPO ini tetap digunakan oleh banyak orang, termasuk para pelajar. Mereka terpaksa melintasi jembatan yang rusak ini setiap hari, dengan rasa waswas dan hati-hati. Para pelajar mengeluhkan kondisi licin dan sampah yang berserakan, serta risiko terjatuh atau terpeleset. Mereka juga mengkhawatirkan keselamatan orang tua atau anak kecil yang menggunakan JPO tersebut.

Para pelajar tersebut merasa heran mengapa JPO yang berada di lokasi strategis, dekat dengan pusat kekuasaan negara, bisa berada dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. Mereka mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap fasilitas publik yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.

Para pengguna JPO berharap pemerintah segera bertindak untuk memperbaiki fasilitas ini. Mereka khawatir jika dibiarkan berlarut-larut, JPO akan menjadi sarang kriminalitas, mengingat kondisinya yang sepi dan tidak terawat. Mereka juga menekankan bahwa JPO ini merupakan akses penting bagi banyak orang, dan sudah seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas yang layak dan aman.

Kondisi JPO di depan gedung DPR/MPR ini menjadi cerminan nyata dari kurangnya perhatian terhadap keselamatan pejalan kaki. Lebih dari sekadar infrastruktur yang rusak, JPO ini menjadi simbol bahwa hak-hak pejalan kaki masih sering terabaikan dalam pembangunan dan pengelolaan kota.