Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk turut serta aktif dalam menyampaikan informasi kepada publik sebagai juru bicara kepresidenan. Penunjukan ini menuai berbagai tanggapan, salah satunya dari Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa penunjukan Prasetyo Hadi tidak terkait dengan keberadaan juru bicara yang saat ini bertugas di Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Menurutnya, langkah ini merupakan upaya penguatan komunikasi pemerintah. "Menurut saya tidak ada kaitannya dengan keberadaan jubir saat ini, ini perkuatan," ujarnya.

Herman Khaeron menambahkan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menunjuk siapa pun yang dianggap layak menjadi juru bicaranya. Ia menilai Prasetyo Hadi sebagai sosok yang tepat karena posisinya sebagai Mensesneg memberikan akses informasi yang komprehensif dari berbagai sektor. Ia juga menyinggung peran Mensesneg di era Presiden Soeharto.

"Ingat dulu Pak Moerdiono juga sebagai Mensesneg berperan sebagai jubirnya Presiden Soeharto. Jadi ini perkuatan informasi, semakin terbuka informasi akan semakin baik bagi masyarakat," imbuhnya.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, juga memberikan dukungan penuh terhadap penunjukan Prasetyo Hadi. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk memperbaiki pola komunikasi publik pemerintah agar pesan-pesan kebijakan dapat tersampaikan dengan lebih efektif.

"Karena bisa jadi banyak kebijakan Presiden Prabowo yang luar biasa bagus tapi tidak efektif sampai kepada publik atau terdistorsi oleh cara dan gaya penyampaian pesan yang tidak tepat," kata Jazuli.

Jazuli Juwaini berharap agar kebijakan-kebijakan Prabowo Subianto dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dan mendapatkan respons positif serta konstruktif. Ia menegaskan bahwa pemilihan juru bicara merupakan hak prerogatif presiden.

"Soal siapa yang kemudian dievaluasi dan yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi juru bicara untuk mendeliver komunikasi yang lebih efektif sepenuhnya menjadi prerogatif dan kewenangan Presiden," lanjutnya.

PKS, lanjut Jazuli, mendorong agar setiap menteri dan jajaran pemerintahan dapat menyampaikan pesan-pesan kebijakan pemerintah secara efektif, proporsional, dan elegan. Ia menekankan pentingnya menghindari gaya komunikasi yang justru memicu polemik yang kontraproduktif.

Prasetyo Hadi sendiri telah memberikan tanggapan terkait penunjukannya sebagai juru bicara presiden. Ia menjelaskan bahwa Prabowo Subianto memintanya untuk turut aktif dalam berkomunikasi dengan publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perannya sebagai juru bicara tidak akan menghilangkan fungsi Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dikepalai oleh Hasan Nasbi. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya akan membantu dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait isu-isu kepresidenan.

Penunjukan ini menandakan upaya pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat komunikasi publik dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan sinergi antar lembaga, diharapkan komunikasi pemerintah akan semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.