Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan dengan adanya kepastian dukungan finansial dari pemerintah. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek strategis nasional ini akan terus berlanjut tanpa kendala berarti. Penegasan ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung di Kantor Otorita IKN, menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah terhadap realisasi IKN. Pertemuan penting ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

Fokus utama pertemuan adalah membahas kelanjutan pembangunan infrastruktur utama di IKN. Basuki Hadimuljono memastikan bahwa proyek-proyek vital seperti bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, dan jaringan jalan akan terus dikerjakan hingga tuntas. Model kontrak jangka panjang atau multi years menjadi strategi yang diterapkan untuk menjamin kelangsungan proyek, dengan dukungan anggaran yang telah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hal ini memberikan kepastian bagi para kontraktor dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Lebih lanjut, Otorita IKN juga telah memfinalisasi anggaran untuk pembangunan baru, termasuk alokasi dana sebesar Rp 8,1 triliun yang secara khusus diperuntukkan bagi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun pusat pemerintahan yang lengkap dan fungsional di IKN. Selain itu, anggaran sebesar Rp 5,4 triliun juga telah dialokasikan untuk pekerjaan pengaspalan jalan dan penataan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), sehingga infrastruktur dasar dapat segera terwujud.

Sebagai persiapan untuk operasional IKN, percepatan mobilisasi tenaga kerja menjadi prioritas. Basuki Hadimuljono meminta seluruh penyedia jasa untuk segera mengirimkan tenaga kerja ke lokasi proyek. Saat ini, sekitar 1.500 pekerja telah tiba di IKN melalui beberapa penerbangan pesawat Hercules, menunjukkan komitmen untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Pemerintah menargetkan IKN sebagai pusat pemerintahan politik pada tahun 2028. Untuk mencapai target tersebut, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pemerintahan harus diselesaikan tepat waktu. Dengan adanya dukungan finansial yang kuat dan komitmen dari seluruh pihak terkait, IKN diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan dan transformasi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan, sehingga IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang modern, tetapi juga kota yang layak huni dan ramah lingkungan.