Rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat dan anggota DPRD terkait efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) berakhir buntu. Insiden walk out (WO) oleh salah seorang anggota DPRD menjadi penyebabnya, meninggalkan pertanyaan besar terkait prioritas pembangunan di provinsi tersebut.

Rapat yang digelar di sebuah hotel di Manokwari pada Kamis (17/4/2025) sore hingga malam itu, sedianya membahas strategi efisiensi anggaran demi memuluskan program MBG. Namun, Fachry Turi, anggota DPRD Papua Barat dari Fraksi PDIP, memilih untuk meninggalkan ruangan rapat di tengah jalan. Tindakan ini dilatarbelakangi oleh keyakinannya bahwa program MBG bukanlah prioritas utama yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua Barat saat ini.

Menurut Turi, alokasi anggaran seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Ia berpendapat bahwa program sekolah gratis dan fasilitas pendidikan yang memadai jauh lebih mendesak untuk mengatasi ketertinggalan di Papua Barat. Turi juga menyoroti perlunya survei mendalam terkait kultur dan topografi wilayah sebelum menjalankan program MBG. Ia mengkritik temuan makanan basi dalam implementasi program tersebut dan menilai bahwa program ini lebih condong pada kepentingan politik daripada kebutuhan riil masyarakat.

"Buat saya efesiensi anggaran ini hanya diperuntukan buat makan tidak bergizi gratis padahal ada hal lebih penting yakni pendidikan gratis fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting," kata dia.

Turi menambahkan, sebagai generasi muda yang duduk di lembaga legislatif, dirinya merasa prihatin dengan kondisi pendidikan dan kesehatan di Papua. Meskipun telah ada Undang-Undang Otonomi Khusus yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan, ia justru melihat adanya efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk program yang dianggapnya kurang prioritas.

Ia berharap agar seluruh anggota DPRD Provinsi Papua Barat lebih peka terhadap persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat. Turi juga mendorong agar kesepakatan Tim Bappemperda se-Tanah Papua dapat direkomendasikan kepada pemerintah pusat.

Tindakan walk out yang dilakukan oleh Turi ini mengakibatkan rapat tidak dapat dilanjutkan. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere, belum memberikan tanggapan terkait kejadian ini hingga berita ini diturunkan.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi sorotan:

• Prioritas Anggaran: Perdebatan mengenai alokasi anggaran antara program MBG dan sektor pendidikan serta kesehatan.
• Efisiensi Anggaran: Pertanyaan tentang efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran untuk program MBG.
• Kebutuhan Masyarakat: Perbedaan pandangan mengenai kebutuhan mendesak masyarakat Papua Barat.
• Otonomi Khusus: Harapan terhadap implementasi Otonomi Khusus untuk mengatasi ketertinggalan.
• Keterlibatan DPRD: Peran DPRD dalam mengawasi dan mengarahkan kebijakan pembangunan di Papua Barat.