Pemerintah Indonesia tengah mengintensifkan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengatasi kebijakan tarif impor baru yang berpotensi memukul ekspor nasional. Kebijakan yang dikenal sebagai tarif resiprokal, yang diprakarsai oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, telah memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pelaku usaha dan pemerintah Indonesia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa tarif yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara pesaing, termasuk negara-negara di kawasan ASEAN. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan global dan berpotensi merugikan ekspor Indonesia ke pasar AS.

"Kami menekankan pentingnya level playing field dalam penerapan tarif oleh AS, terutama dibandingkan dengan negara pesaing kita di ASEAN. Kami berharap mendapatkan perlakuan tarif yang adil dan tidak lebih tinggi," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian utama adalah sektor tekstil dan garmen. Meskipun terdapat diskon sementara tarif tinggi sebesar 32% menjadi 10% selama 90 hari, produk tekstil dan garmen asal Indonesia masih dikenakan tarif proteksionis tambahan berkisar antara 10% hingga 37%. Akumulasi tarif ini dapat menyebabkan biaya masuk produk Indonesia ke pasar AS menjadi sangat tinggi, mencapai kisaran 20% hingga 47%.

Berikut rincian permasalahan tarif yang dihadapi Indonesia:

• Tarif Resiprokal: Kebijakan baru yang diterapkan AS yang berpotensi meningkatkan tarif impor secara signifikan.
• Ketidaksetaraan Tarif: Tarif yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara pesaing.
• Dampak Akumulasi Tarif: Kombinasi tarif tinggi dan tarif proteksionis tambahan meningkatkan biaya ekspor produk Indonesia.
• Sektor Terdampak: Sektor tekstil dan garmen menjadi salah satu yang paling terpukul akibat kebijakan tarif AS.

Airlangga menekankan bahwa tingginya tarif ini akan berdampak pada daya saing produk Indonesia di pasar AS. Biaya tambahan akan ditanggung bersama oleh pembeli dan eksportir Indonesia, yang pada akhirnya dapat mengurangi volume ekspor dan merugikan perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus bernegosiasi dengan AS guna mencapai solusi yang saling menguntungkan dan menciptakan iklim perdagangan yang adil dan transparan.