PSI Luruskan Isu 'Matahari Kembar': Jokowi Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas membantah narasi yang berkembang mengenai adanya 'matahari kembar' antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyampaikan bahwa isu tersebut tidak relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini yang lebih mengutamakan kerja sama dan persatuan.

"Negeri ini lebih memerlukan kerja sama, bukan politik pecah belah," tegas Andy dalam keterangan persnya. Ia menekankan bahwa Jokowi memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo dan tidak berperan sebagai oposisi atau bagian dari kelompok di luar pemerintahan.

Silaturahmi Lebaran: Wujud Penghormatan kepada Mantan Presiden

Andy Budiman menyoroti kunjungan sejumlah menteri dari Kabinet Prabowo ke kediaman Jokowi dalam suasana silaturahmi Idul Fitri. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bentuk penghormatan yang wajar kepada Jokowi sebagai mantan presiden yang telah memimpin Indonesia selama dua periode.

"Dalam tradisi demokrasi, menghormati mantan presiden adalah bagian dari budaya politik yang sehat," ujar Andy. Ia menambahkan bahwa Jokowi tetap menjadi tokoh nasional yang dihormati, baik secara personal maupun politik.

Kecaman terhadap Politik Adu Domba

Lebih lanjut, Andy Budiman menyindir pihak-pihak yang mengklaim berideologi persatuan, namun justru gemar menjalankan politik adu domba dengan mempermasalahkan kunjungan para menteri Prabowo kepada Jokowi. Ia mengingatkan agar persatuan dan nasionalisme tidak hanya menjadi jargon, tetapi harus dipraktikkan secara nyata dan konsisten.

Reaksi terhadap Sapaan 'Bos'

Isu 'matahari kembar' mencuat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai 'bos' saat bersilaturahmi. Trenggono bahkan menyatakan bahwa Jokowi masih menjadi 'bosnya'.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Prabowo tidak merasa terganggu dengan sapaan tersebut. Ia memahami bahwa para menteri yang pernah bekerja untuk Jokowi tetap memiliki kewajiban untuk menghormati mantan presiden, terutama dalam momen silaturahmi Lebaran.

Muzani juga meyakinkan bahwa para menteri yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Prabowo memiliki komitmen yang kuat dan solid terhadap pemerintahan yang baru.