Ganjar Pranowo Dorong Penguatan Jaring Pengaman Sosial di Tengah Gelombang PHK Massal

Dalam sebuah ceramah Ramadan di Masjid Kampus UGM pada Rabu (5/3/2025), Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo, menekankan urgensi penguatan jaring pengaman sosial sebagai respons terhadap maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Ganjar, yang menyampaikan ceramah bertema “Langkah Strategis Peningkatan Kemandirian Daerah untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi”, menyatakan keprihatinannya atas kondisi ekonomi yang tengah melanda sejumlah perusahaan besar dan berdampak pada banyak pekerja.

Ia mencatat gelombang PHK yang signifikan tidak hanya terjadi di sektor tekstil, seperti yang dialami oleh karyawan Sritex, tetapi juga meluas ke perusahaan elektronik seperti Sanken dan bahkan industri makanan. Kondisi ini, menurut Ganjar, menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk bergerak cepat dan responsif dalam melindungi pekerja yang terdampak. "Situasi ekonomi makro saat ini menuntut kewaspadaan kita. Jaring pengaman sosial menjadi krusial," tegas Ganjar. Ia mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pendistribusian bantuan sosial sebagai langkah lebih efektif daripada sekadar mengandalkan stimulus investasi jangka panjang. "Investasi membutuhkan suntikan dana segar dan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu, kebutuhan masyarakat yang terkena PHK mendesak," imbuhnya.

Ganjar menjelaskan bahwa kecepatan respons terhadap krisis PHK ini sangat penting. Kecepatan pendistribusian bantuan sosial akan memberikan rasa aman dan memastikan kelangsungan hidup para pekerja dan keluarga mereka. "Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama agar masyarakat merasa nyaman, kehidupan mereka tetap berjalan, dan martabat mereka sebagai manusia tetap terjaga," ujarnya. Ia menuturkan pentingnya memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan dan tepat sasaran.

Sebagai solusi alternatif, Ganjar juga menyoroti potensi UMKM sebagai penopang perekonomian dan penyerap tenaga kerja. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah dan pusat dapat meningkatkan pembelian produk UMKM melalui e-katalog lokal. Hal ini, menurutnya, akan memberikan dukungan langsung kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. "Pemerintah harus membeli produk-produk UMKM. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberdayakan mereka," pungkas Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar menekankan perlunya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan melaksanakan strategi penanggulangan dampak PHK massal ini. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa bantuan sosial terdistribusi dengan adil dan efisien, serta bahwa program-program pemulihan ekonomi berjalan efektif. Kecepatan, efisiensi, dan keadilan dalam penyaluran bantuan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.

Tindakan konkret yang perlu dilakukan antara lain:

• Percepatan penyaluran bantuan sosial kepada pekerja yang terkena PHK.
• Peningkatan kapasitas dan akses UMKM ke pasar pemerintah melalui e-katalog lokal.
• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan pekerja.
• Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak PHK.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan responsif, Ganjar optimistis bahwa dampak negatif dari PHK massal dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat terdampak dapat dipulihkan.