Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan permintaan Amerika Serikat terkait pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek-proyek tertentu, termasuk pembangunan pusat data (data center) di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari negosiasi tarif tinggi antara kedua negara.

Menurut Airlangga, usulan ini diajukan oleh pihak AS dengan alasan bahwa proyek pusat data, secara alami, tidak berorientasi pada kegiatan ekspor-impor. Dengan kata lain, pusat data dibangun untuk melayani kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan data di dalam negeri, bukan untuk diekspor ke negara lain. Pemerintah Indonesia sendiri telah berencana melakukan evaluasi terhadap kebijakan TKDN secara menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan memberikan kemudahan berusaha dan menghapus kebijakan yang dianggap menghambat pertumbuhan sektor usaha.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menginisiasi perubahan pendekatan terhadap TKDN, dari yang sebelumnya berupa kewajiban menjadi sistem insentif. Perusahaan yang menggunakan produk dengan kandungan lokal tinggi akan mendapatkan insentif sebagai bentuk dukungan pemerintah. Rencana perubahan kebijakan ini akan menjadi agenda utama pembahasan oleh tim deregulasi kebijakan bisnis yang akan segera dibentuk. Tim ini bertugas untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi Indonesia.

Perubahan kebijakan TKDN menjadi berbasis insentif diharapkan dapat mendorong inovasi dan penggunaan produk lokal tanpa membebani pelaku usaha. Dengan memberikan insentif, pemerintah berharap perusahaan akan lebih termotivasi untuk menggunakan produk dalam negeri, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan industri lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Berikut adalah poin-poin utama terkait rencana perubahan kebijakan TKDN:

• Evaluasi menyeluruh kebijakan TKDN: Pemerintah berencana mengevaluasi kebijakan TKDN secara keseluruhan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
• Perubahan dari kewajiban menjadi insentif: Kebijakan TKDN akan diubah dari yang semula berupa kewajiban menjadi sistem insentif bagi perusahaan yang menggunakan produk lokal.
• Pembentukan tim deregulasi kebijakan bisnis: Tim ini akan bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi.
• Fokus pada inovasi dan penggunaan produk lokal: Perubahan kebijakan ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan penggunaan produk lokal tanpa membebani pelaku usaha.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor asing, sekaligus mendorong pertumbuhan industri lokal. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.