GSMS 2025: Praktisi Humas Pemerintah Bahas Peran Strategis AI dalam Komunikasi Publik

GSMS 2025: Praktisi Humas Pemerintah Bahas Peran Strategis AI dalam Komunikasi Publik

Jakarta menjadi saksi berkumpulnya para praktisi media sosial pemerintah dalam acara Government Social Media Summit (GSMS) 2025. Auditorium Perpustakaan Nasional menjadi lokasi perhelatan akbar ini, yang bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi, memberikan apresiasi, serta menjadi wadah pertemuan bagi para profesional yang berkecimpung di dunia media sosial pemerintahan.

GSMS, yang pertama kali diadakan pada tahun 2019, merupakan inisiatif bersama antara Awrago, sebuah agensi kreatif dan digital, dan NoLimit Indonesia, perusahaan teknologi Big Data dan AI yang fokus pada bidang komunikasi. Tahun ini, GSMS 2025 mengusung tema sentral "Kolaborasi untuk Penguatan Kehumasan Pemerintah pada Era Kecerdasan Buatan". Acara ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta yang terdiri dari praktisi kehumasan pemerintah dari tingkat pusat, lembaga, daerah, serta perwakilan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Karina Kusumawardani, dewan pembina GSMS, menekankan pentingnya acara ini sebagai momentum konsolidasi bagi humas pemerintah, khususnya dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan. Ia berpendapat bahwa AI seharusnya dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Media sosial telah menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah. Dengan dukungan AI, humas dapat mengelola konten dan memberikan respons yang lebih cepat, sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif," ujarnya. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika, orisinalitas, dan memberikan apresiasi terhadap karya cipta.

CEO NoLimit, Aqsath Rasyid Naradhipa, memaparkan GSM Outlook, laporan tahunan yang menganalisis media sosial instansi pemerintah. Laporan tahun ini menyoroti dampak penambahan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih dari 34 menjadi 48.

"Restrukturisasi ini menuntut konsolidasi yang cepat dan terarah. Setiap instansi perlu memastikan identitas media sosialnya konsisten, mudah dikenali, dan dapat menyampaikan informasi secara efektif di tengah perubahan dinamika organisasi," jelas Aqsath.

Lebih lanjut, Aqsath mengungkapkan bahwa konten kolaborasi antara akun media sosial instansi dan pemimpinnya menjadi konten yang paling digemari oleh masyarakat. Fenomena ini menjadi latar belakang pemilihan peran pemimpin dalam kehumasan digital sebagai topik utama dalam sesi diskusi pada GSMS 2025.

Topik Bahasan Utama:

  • Peran strategis AI dalam komunikasi publik pemerintahan.
  • Konsolidasi humas pemerintah dalam merespons kemajuan teknologi AI.
  • Pemanfaatan media sosial sebagai kanal utama pelayanan publik.
  • Pentingnya menjaga etika dan orisinalitas dalam konten digital.
  • Peran pemimpin dalam kehumasan digital.

GSMS 2025 diharapkan dapat menjadi platform yang efektif bagi para praktisi humas pemerintah untuk bertukar ide, belajar tentang tren terbaru, dan menjalin kolaborasi yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik di era digital.