Anggota DPD RI perwakilan DKI Jakarta, Fahira Idris, memberikan sejumlah catatan penting terkait rencana transformasi Bank DKI yang digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, transformasi ini merupakan momentum krusial bagi Bank DKI untuk meningkatkan perannya dalam perekonomian Jakarta.

Fahira Idris menekankan bahwa sebagai bank milik daerah yang beroperasi di kota metropolitan yang bercita-cita menjadi kota global, Bank DKI harus bertransformasi menjadi penggerak ekonomi yang modern dan profesional, bukan hanya sekadar bank daerah biasa. Hal ini sejalan dengan visi Jakarta untuk menjadi salah satu dari 50 kota global terbaik di dunia.

Dalam siaran persnya, Fahira Idris menjabarkan enam catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam proses transformasi Bank DKI:

• Rebranding disertai Repositioning: Fahira Idris menilai bahwa perubahan nama Bank DKI dapat menjadi langkah yang menarik dari sisi branding. Namun, perubahan tersebut harus diikuti dengan repositioning yang jelas untuk menentukan segmen utama Bank DKI ke depan. Apakah akan fokus pada UMKM, digital retail banking, corporate finance, atau pembiayaan pembangunan kota. Strategi inti dan keunggulan kompetitif yang jelas harus dirumuskan sebelum melakukan ekspansi dan rebranding.

• Digitalisasi yang Komprehensif: Digitalisasi bukan hanya tentang menghadirkan aplikasi yang menarik, tetapi juga tentang membangun sistem perbankan yang kuat, aman, dan terintegrasi. Fahira Idris mengingatkan akan risiko sistemik yang dapat timbul dari kegagalan sistem perbankan digital. Oleh karena itu, penguatan core banking system, cybersecurity, dan kapabilitas teknologi internal Bank DKI harus menjadi prioritas. Audit sistem TI dan SDM IT yang kompeten secara berkala dan independen juga sangat penting.

• Profesionalisme, Integritas, dan Kompetensi: Integritas dan kompetensi harus menjadi fondasi utama manajemen Bank DKI dalam upaya menjadi bank global. Reformasi sumber daya manusia harus mencakup seleksi berbasis meritokrasi, transparansi dalam rekrutmen, dan pengembangan talenta lokal yang memiliki daya saing global. Pencopotan Direktur IT pasca-gangguan layanan harus menjadi awal dari pembenahan menyeluruh.

• Peran Sosial yang Diperkuat: Transformasi Bank DKI harus memastikan bahwa lembaga tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga berperan sebagai instrumen kebijakan publik. Peran Bank DKI dalam pembiayaan UMKM, program sosial, dan pembangunan infrastruktur kota harus diperkuat untuk memberdayakan warga kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

• Kehati-hatian dalam IPO: Gagasan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melemahkan kontrol Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap fungsi sosial Bank DKI. Sebelum IPO, Bank DKI harus membenahi tata kelola internal dan menjaga misi pelayanan publiknya.

• Transparansi dan Komunikasi Publik: Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah bank. Oleh karena itu, transparansi informasi, komunikasi yang jujur, serta keterbukaan atas risiko dan langkah mitigasi menjadi hal yang krusial dalam transformasi Bank DKI. Setiap langkah transformasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik.

Dengan memberikan perhatian pada enam aspek ini, Fahira Idris berharap transformasi Bank DKI dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian Jakarta.