Banyuwangi Berpotensi Jadi Percontohan Program Sekolah Rakyat Nasional

Banyuwangi, Jawa Timur, berpeluang besar menjadi pionir dalam implementasi program Sekolah Rakyat yang merupakan inisiatif dari pemerintah pusat. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan harapan ini saat melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi, dengan agenda utama sosialisasi program tersebut. Rencananya, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025.

"Kami sangat berharap Banyuwangi dapat menjadi yang terdepan dalam menjalankan program Sekolah Rakyat ini. Keberhasilan program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah," ujar Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, di Pendopo Sabha Swasta Blambangan, Jumat (18/4/2025).

Gus Ipul menjelaskan bahwa Banyuwangi dipilih karena rekam jejaknya yang baik dalam menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah meyakini bahwa dengan adanya Sekolah Rakyat, upaya tersebut dapat semakin dioptimalkan. Banyuwangi menjadi salah satu dari 200 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi target lokasi Sekolah Rakyat, dan saat ini prosesnya telah memasuki tahap verifikasi.

Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Banyuwangi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Syarat minimum luas lahan adalah 6 hektar, namun Banyuwangi telah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektar. Lahan tersebut nantinya akan dibangun fasilitas pendidikan lengkap, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perumahan guru.

"Banyuwangi sudah memenuhi syarat lahan. Tim dari berbagai kementerian saat ini sedang melakukan verifikasi," imbuh Gus Ipul.

Selain penyediaan lahan, Pemerintah Daerah juga akan terlibat dalam proses rekrutmen guru, bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Prioritas akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Jika tidak mencukupi, akan dipertimbangkan PPPK paruh waktu, dan opsi terakhir adalah merekrut lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kriteria Siswa dan Pembiayaan

Siswa yang akan diterima di Sekolah Rakyat adalah mereka yang berasal dari desil 1, yaitu kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah (1-10% terendah secara nasional). Kelompok ini umumnya dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Secara nasional, terdapat sekitar 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam kategori desil 1.

"Jika semua persyaratan terpenuhi, Banyuwangi dapat memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun 2025 dengan kuota yang akan disesuaikan. Tahap awal bisa dimulai dengan dua rombongan belajar (rombel), masing-masing rombel berisi 25 siswa. Jika fasilitas memadai, jumlahnya bisa ditingkatkan menjadi empat rombel atau 100 siswa. Alokasi total adalah 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA," jelas Gus Ipul.

Seluruh biaya operasional sekolah, termasuk biaya makan, minum, dan alat belajar, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Usulan Lokasi dari Pemerintah Kabupaten

Bupati Banyuwangi, Ipul Fiestiandani, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan dua lokasi potensial untuk Sekolah Rakyat, yaitu rusunawa Klatak di Kalipuro dan balai diklat di Kecamatan Licin. Pemilihan lokasi yang paling sesuai diserahkan sepenuhnya kepada Kemensos.

"Saat ini masih tahap awal, perlu dilakukan verifikasi kelayakan. Kami berharap tempat yang dipilih nanti benar-benar layak," pungkasnya.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan berkontribusi pada pembangunan daerah.