Polemik melanda program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yang semula diharapkan menjadi solusi bagi warga kurang mampu. Ira Mesra, mitra pengelola dapur MBG, kini justru merugi ratusan juta rupiah dan menuding adanya indikasi penggelapan dana hingga mencapai hampir satu miliar rupiah.

Ira mengungkapkan, alih-alih mendapatkan kompensasi atas kerja kerasnya menyediakan ribuan porsi makanan setiap hari, ia malah ditagih oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) sebesar Rp 420 juta. Tagihan ini muncul setelah Ira melaporkan dugaan penyelewengan dana operasional dapur MBG Kalibata ke pihak kepolisian. Kuasa hukum Ira, Danna Harly, menduga ada aktor kunci di dalam yayasan yang memiliki niat tidak baik.

Fakta-Fakta yang Terungkap:

• Tagihan Muncul Setelah Pelaporan: Pihak Yayasan MBN justru menagih Ira sebesar Rp 400 juta setelah ia melaporkan dugaan penggelapan dana operasional dapur MBG Kalibata ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tagihan tersebut mencakup pembelian wadah makanan (ompreng) senilai Rp 200 juta, yang sebenarnya dibeli oleh Ira menggunakan dana pribadinya.
• Tidak Ada Subsidi, Malah Dituduh Kurang Bayar: Ira mengaku tidak pernah menerima subsidi operasional dari yayasan selama menjalankan program MBG. Ia menanggung sendiri seluruh biaya operasional, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, hingga gaji juru masak. Anehnya, pihak yayasan justru menuding Ira masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp 45 juta dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.
• Harga Per Porsi Dipangkas Sepihak: Nilai bantuan per porsi dipangkas dari Rp 15.000 menjadi Rp 13.000 tanpa pemberitahuan resmi. Perubahan sepihak ini diduga menjadi celah penyelewengan dana. Selain itu, pihak yayasan sempat menjanjikan pembayaran menggunakan bilyet giro, namun hingga kini belum diterima oleh Ira.

Respons Ira Mesra:

Di tengah permasalahan ini, Ira Mesra tetap berkomitmen untuk melanjutkan operasional dapur MBG dengan menggunakan dana pribadinya. Ia berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan kejelasan mengenai pembayaran hak-haknya segera terealisasi.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana program sosial. Pihak berwajib diharapkan dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Masyarakat juga berharap agar program-program sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dapat dijalankan dengan baik dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Diharapkan, kebenaran akan segera terungkap dan pihak-pihak yang bertanggung jawab akan mendapatkan sanksi yang sesuai.