Kemacetan akut yang melumpuhkan kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah memicu reaksi keras dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Pramono Anung secara terbuka menyampaikan kekecewaannya dan menuntut pertanggungjawaban dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) atas kondisi yang sangat meresahkan tersebut.

"Peristiwa ini sungguh membuat saya resah dan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, menyoroti dampak negatif kemacetan terhadap aktivitas warga. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, New Priok Container Terminal One (NPCT 1) melayani sekitar 7.000 truk kontainer per hari, jauh melebihi kapasitas idealnya yang hanya 2.500 truk.

"Ini menunjukkan ketidakprofesionalan pengelola di Tanjung Priok. Saya sudah meminta Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya," tegasnya. Pramono menekankan bahwa kemacetan seperti ini tidak boleh terulang kembali dan Pelindo harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk mengirimkan surat peringatan keras kepada Pelindo jika diperlukan.

Kemacetan panjang yang terjadi sejak Rabu malam hingga Jumat pagi itu, menurut Direktur Eksekutif Regional 2 PT Pelindo, Drajat Sulistyo, disebabkan oleh peningkatan aktivitas bongkar muat di Terminal NPCT One akibat keterlambatan kedatangan tiga kapal asing. Keterlambatan ini, lanjutnya, merupakan dampak dari penundaan di pelabuhan-pelabuhan sebelumnya dalam rute pelayaran internasional.

"Keterlambatan bukan karena kesalahan kami atau pihak kapal, tetapi karena delay di pelabuhan sebelumnya. Ini seperti efek domino, satu pelabuhan delay, pelabuhan lain juga akan terkena dampaknya," jelas Drajat. Ia menambahkan bahwa Pelindo tidak mengantisipasi dampak keterlambatan tersebut terhadap peningkatan volume bongkar muat.

Selain itu, Pelindo juga berupaya untuk mengejar waktu sebelum libur panjang, yang menyebabkan lonjakan order hingga 4.200 kontainer, jauh melebihi kapasitas normal terminal. "Kami berupaya merilis 4.200 kontainer, padahal kemampuan kami seharusnya 2.500," ungkapnya.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Pelindo dalam mengelola lonjakan aktivitas di pelabuhan dan mengantisipasi dampak dari faktor eksternal seperti keterlambatan kapal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mendesak Pelindo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional di Tanjung Priok dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kemacetan parah di masa depan. Masyarakat berharap agar solusi permanen segera ditemukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan kelancaran aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan.

Berikut poin-poin yang menjadi penyebab kemacetan Tanjung Priok:

• Kapasitas Terminal yang Terlampaui: Volume bongkar muat melebihi kapasitas ideal NPCT 1.
• Keterlambatan Kapal: Kedatangan tiga kapal asing yang terlambat menyebabkan penumpukan kontainer.
• Efek Domino: Keterlambatan di pelabuhan lain berdampak pada jadwal di Tanjung Priok.
• Pengejaran Waktu Libur Panjang: Upaya merilis kontainer sebelum libur panjang memperparah kepadatan.

Respons cepat dan langkah-langkah strategis dari Pelindo sangat dibutuhkan untuk memulihkan kelancaran arus barang dan meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat dan perekonomian.