Puluhan kepala keluarga (KK) di Perumahan Bintang Sriamur Residence, Desa Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kini dilanda kekhawatiran akibat rencana normalisasi saluran air oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat. Proyek normalisasi ini berdampak pada akses keluar masuk perumahan warga.

Jembatan yang menjadi satu-satunya akses penghubung perumahan dengan dunia luar, dijadwalkan akan dibongkar pada Sabtu, 19 April 2025 mendatang. Keputusan ini sontak menimbulkan keresahan di kalangan warga, yang merasa terancam terisolasi dari lingkungan sekitar.

Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang dihadapi warganya. Ia menyoroti sikap lepas tangan pengembang perumahan setelah seluruh unit terjual, meninggalkan warga dalam ketidakpastian.

"Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua," ujar Beben, menggambarkan perasaan warga yang merasa diabaikan.

Beben menjelaskan bahwa pembongkaran jembatan akan berdampak signifikan pada aktivitas sehari-hari warga. Terputusnya akses keluar masuk akan mengganggu mobilitas, menghambat kegiatan ekonomi, sosial, dan kebutuhan mendesak lainnya.

Warga berharap agar pembongkaran jembatan dapat dilakukan secara bertahap, memberikan mereka waktu untuk beradaptasi dan mencari solusi alternatif. Mereka juga mengharapkan adanya pertimbangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait waktu pelaksanaan pembongkaran.

"Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak," jelas Beben, menekankan pentingnya solusi yang tidak merugikan warga.

Keterbatasan dana swadaya untuk membangun jembatan baru menjadi kendala lain yang dihadapi warga. Beben menegaskan bahwa warga mendukung program normalisasi, namun meminta kebijakan yang lebih bijaksana dalam pelaksanaannya. Bahkan warga berencana melakukan aksi unjuk rasa.

"Kami akan menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu," tegas Beben.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Normalisasi Tambun Utara dari Dinas SDA Jawa Barat, Nurman, menjelaskan bahwa pembongkaran jembatan merupakan bagian dari upaya normalisasi saluran air di sepanjang Jalan Kong Isah. Total ada enam jembatan yang akan dibongkar dalam proyek ini.

"Diameter sungai itu lebarnya 15 meter, sementara gorong-gorongnya cuma berapa meter, kami hanya melaksanakan tugas," ujar Nurman, menjelaskan alasan teknis di balik pembongkaran.

Warga berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan solusi yang lebih manusiawi, sehingga mereka tidak terjebak dalam dilema antara mendukung program normalisasi dan menghadapi risiko terisolasi. Situasi ini membutuhkan solusi yang adil dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi perhatian warga:

• Dampak Mobilitas: Pembongkaran jembatan berpotensi mengganggu mobilitas warga secara signifikan.
• Keterbatasan Dana: Warga kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk membangun jembatan pengganti.
• Harapan Solusi Bertahap: Warga berharap pembongkaran dilakukan bertahap untuk meminimalkan dampak negatif.
• Dukungan Normalisasi: Warga mendukung program normalisasi, namun meminta kebijakan yang lebih bijaksana.
• Ancaman Isolasi: Warga khawatir terisolasi dari lingkungan sekitar akibat pembongkaran jembatan.

Solusi bijak dari pemerintah sangat dinantikan demi menghindari kerugian bagi warga. Pemerintah daerah dan dinas terkait diharapkan dapat mencari jalan tengah dan mendengarkan aspirasi warga sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan permasalahan baru dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.