Fleksibilitas Kerja dan Percepatan THR: Strategi Mengurai Kemacetan Mudik Lebaran 2025

Pemerintah telah menerbitkan surat edaran yang mendorong fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mengurangi kemacetan lalu lintas selama periode mudik dan balik Lebaran 2025. Kebijakan ini, yang mencakup opsi work from office (WFO), work from home (WFH), dan work from anywhere (WFA), memungkinkan ASN dan karyawan BUMN untuk mengatur jadwal kerja mereka dengan lebih fleksibel, terutama menjelang libur Lebaran. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong keberangkatan mudik lebih awal dan meratakan arus perjalanan.

Namun, dampak positif kebijakan ini akan semakin signifikan jika sektor swasta turut serta menerapkan strategi serupa. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho, menekankan pentingnya partisipasi aktif perusahaan swasta dalam mengurangi kepadatan lalu lintas selama musim mudik. Beliau mengusulkan beberapa opsi yang dapat diadopsi oleh perusahaan swasta untuk mendukung kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama periode tersebut. Opsi-opsi tersebut antara lain:

• Pekerjaan Jarak Jauh (Remote Work): Memberikan izin kepada karyawan untuk bekerja dari rumah beberapa hari sebelum cuti bersama, sehingga mereka dapat memulai perjalanan mudik lebih awal tanpa harus mengambil cuti tambahan.
• Pengaturan Sistem Shift/Jam Kerja Fleksibel: Mengatur jam kerja secara fleksibel, misalnya dengan bekerja setengah hari atau memulai bekerja lebih awal, untuk menghindari puncak arus mudik.
• Cuti Lebih Awal: Memberikan opsi cuti lebih awal bagi karyawan yang mudik ke daerah yang lebih jauh, dengan sistem cuti bergilir untuk meminimalisir kepadatan di jalur mudik.
• Fasilitas Mudik Bersama: Menyediakan bantuan transportasi atau fasilitas mudik bersama bagi karyawan, untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya.

Selain fleksibilitas kerja, percepatan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) juga dianggap sebagai strategi penting untuk mengurangi kemacetan. Pemberian THR lebih awal memungkinkan karyawan untuk merencanakan perjalanan mudik secara lebih matang, termasuk pembelian tiket lebih awal dan pengaturan jadwal perjalanan yang menghindari puncak arus mudik. Dengan demikian, distribusi arus mudik diharapkan lebih merata dan terkendali, sehingga dapat meminimalisir potensi kemacetan di jalan raya.

Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho menyatakan optimistis bahwa jika langkah-langkah ini diimplementasikan secara menyeluruh oleh sektor swasta, dampaknya akan signifikan dalam mengurangi kepadatan arus mudik dan meningkatkan keselamatan lalu lintas selama Lebaran 2025. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan mudik Lebaran yang aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.