Akhir Tragis Karier Seorang Sopir Bus di Jepang: Pencurian Kecil Berujung Hilangnya Hak Pensiun

Kisah pilu menimpa seorang sopir bus di Jepang. Pengabdiannya selama hampir tiga dekade berakhir dengan pemecatan dan kehilangan hak pensiun senilai 12 juta yen atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Ironisnya, semua ini bermula dari tindakan mencuri uang tarif penumpang sebesar 1.000 yen, setara dengan Rp 110.000.

Peristiwa yang menjadi awal mula petaka ini terjadi pada tahun 2022 di Kota Kyoto. Saat itu, sang sopir bertugas seperti biasa. Lima orang penumpang naik bus dan membayar ongkos total 1.150 yen. Sesuai prosedur, sopir meminta penumpang memasukkan 150 yen dalam bentuk koin ke dalam kotak pembayaran. Namun, ketika menerima uang kertas 1.000 yen dari salah seorang penumpang, ia tidak melaporkannya.

Aksi tersebut terekam oleh kamera pengawas yang terpasang di dalam bus. Meskipun bukti rekaman sudah jelas, sopir itu awalnya membantah tuduhan ketika dipanggil oleh atasannya. Namun, setelah melalui penyelidikan lebih lanjut, Pemerintah Kota Kyoto memutuskan untuk memberhentikannya dari pekerjaan. Konsekuensi dari pemecatan ini sangat berat, yaitu hilangnya hak atas dana pensiun yang seharusnya menjadi jaminan hari tuanya setelah puluhan tahun bekerja.

Berdasarkan catatan pengadilan, selama masa kerjanya, sopir ini ternyata pernah mendapatkan beberapa teguran. Salah satunya adalah kebiasaan merokok rokok elektrik saat bertugas, meskipun ia melakukannya ketika bus sedang tidak mengangkut penumpang.

Upaya Hukum dan Putusan Akhir Mahkamah Agung

Merasa diperlakukan tidak adil, sopir tersebut mengambil langkah hukum dengan menggugat Pemerintah Kota Kyoto. Ia berjuang untuk mendapatkan kembali hak pensiunnya. Awalnya, pengadilan sempat memberikan angin segar dengan memutuskan bahwa hukuman pemecatan yang diberikan terlalu berat dan mengabulkan gugatan sang sopir.

Namun, harapan itu pupus setelah Mahkamah Agung Jepang mengeluarkan putusan akhir pada hari Kamis. Mahkamah Agung memenangkan Pemerintah Kota Kyoto dan menyatakan bahwa hukuman awal yang diberikan adalah sah. Dengan demikian, sopir tersebut tetap kehilangan hak atas uang pensiunnya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan sopir tersebut dapat merusak kepercayaan publik. Sebagai seorang sopir bus, ia memiliki tanggung jawab untuk mengelola uang masyarakat dan menjalankan tugasnya secara mandiri. Pelanggaran kepercayaan ini dianggap serius.

Pemerintah Kota Kyoto menyambut baik putusan Mahkamah Agung. Menurut perwakilan Biro Transportasi Umum Kyoto, Shinichi Hirai, setiap sopir bus bekerja sendiri dan menangani uang publik. Pihaknya menganggap serius setiap tindakan penggelapan dalam area tanggung jawab ini. Hirai menambahkan bahwa jika tindakan tegas tidak diambil, organisasi mereka bisa menjadi lengah dan mengikis kepercayaan masyarakat.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, sekecil apapun itu. Satu tindakan kecil yang melanggar aturan dapat berakibat fatal, bahkan menghilangkan hak yang seharusnya menjadi jaminan di masa depan.