Kemacetan kronis yang melanda kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, memicu sorotan tajam terhadap tata kelola pelabuhan. Para ahli menyoroti adanya disparitas signifikan antara pengembangan fasilitas di sisi laut dan penataan infrastruktur darat yang belum memadai.

Kapasitas pelabuhan, menurut pandangan sejumlah pihak, seharusnya diukur secara komprehensif, tidak hanya bertumpu pada kemampuan di area perairan. Kesiapan fasilitas darat, termasuk area penyangga (buffer zone), menjadi elemen krusial yang kerap terabaikan.

Akar Permasalahan Kemacetan

• Ketidakseimbangan Pengembangan: Ekspansi kapasitas sisi laut Pelabuhan Tanjung Priok tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur darat yang memadai.
• Hilangnya Area Penyangga: Buffer zone, yang idealnya memiliki jarak minimal satu kilometer dan bebas dari bangunan, kini banyak yang hilang.
• Minimnya Pemanfaatan Angkutan Kereta Api: Moda transportasi kereta api, yang seharusnya menjadi alternatif efisien untuk distribusi logistik jarak menengah, kurang diminati karena biaya yang lebih tinggi.
• Biaya Parkir Truk yang Memberatkan: Tarif parkir truk yang dinilai tidak transparan peruntukannya, menambah beban biaya logistik.

Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menyoroti pentingnya meninjau kembali tata letak asli kawasan pelabuhan yang diwariskan sejak zaman Hindia Belanda. Batas pelabuhan yang dahulu membentang hingga Cempaka Mas dan ke arah timur, perlu menjadi acuan dalam penataan ulang.

Mahalnya biaya penggunaan jalur kereta api menjadi kendala utama dalam pemanfaatannya. Faktor-faktor seperti penggunaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen, dan track access charge (TAC) berkontribusi pada tingginya biaya tersebut. Selain itu, tarif parkir truk sebesar Rp 17.500 sekali masuk pelabuhan dianggap sebagai beban tambahan yang tidak transparan penggunaannya.

Dampak Keterlambatan Kapal dan Lonjakan Aktivitas Bongkar Muat

Kemacetan parah yang terjadi beberapa waktu lalu diperparah oleh keterlambatan kedatangan tiga kapal dari luar negeri. Keterlambatan ini menyebabkan lonjakan volume bongkar muat yang tidak diantisipasi oleh pihak pengelola pelabuhan. Situasi ini semakin rumit dengan momentum konsumen yang bergegas menyelesaikan urusan sebelum memasuki periode libur panjang.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas tata kelola pelabuhan secara keseluruhan. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasinya menjadi krusial untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang.