Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi V berencana menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada bulan Mei mendatang. Agenda utama dari pertemuan tersebut adalah membahas secara mendalam peta jalan Program 3 Juta Rumah, sebuah inisiatif ambisius untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen peta jalan yang dimaksud dari Kementerian PKP. Saat dihubungi oleh awak media, Lasarus menyatakan bahwa dokumen tersebut sedang dalam proses telaah oleh tim internal Komisi V. "Ya, berkasnya sudah kami terima dari sekretariat. Saat ini sedang dipelajari secara seksama," ujarnya.

Lebih lanjut, Lasarus menjelaskan bahwa rapat dengan Kementerian PKP akan menjadi forum untuk membahas detail teknis dan strategi implementasi dari Program 3 Juta Rumah. "Pertemuan dengan Kementerian PKP pasti akan diagendakan. Jadwal pastinya masih dikoordinasikan, kemungkinan besar di minggu kedua bulan Mei," imbuhnya.

Meski demikian, Lasarus belum bersedia memberikan detail lebih lanjut mengenai isi peta jalan tersebut. Menurutnya, dokumen yang ada masih bersifat umum dan memerlukan pembahasan lebih mendalam dengan pihak Kementerian PKP. "Saat ini saya belum bisa memberikan komentar yang terlalu jauh. Peta jalan ini masih bersifat umum dan perlu diterjemahkan lebih lanjut saat rapat nanti," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menyampaikan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melibatkan DPR sebagai mitra strategis dalam mewujudkan program tersebut. "Kami sudah mengirimkan peta jalan tersebut ke DPR sejak awal tahun. Tentu saja, kami siap untuk menjelaskannya secara detail di hadapan anggota Komisi V," kata Maruarar Sirait kepada wartawan.

Menteri Maruarar Sirait menegaskan kesiapan Kementerian PKP untuk memberikan penjelasan komprehensif terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR. Keterbukaan dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR diharapkan dapat memperlancar implementasi program ini dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan perumahan yang layak.