Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti permasalahan sampah di Kabupaten Kulon Progo dan menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari unsur TNI dan Polri, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto di Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo.

Menurut Menteri Hanif, edukasi mengenai pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga, masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Ia menilai bahwa budaya memilah sampah belum sepenuhnya tertanam dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang berulang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI-Polri di tingkat lokal, dianggap krusial untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan masyarakat secara berkelanjutan.

"Jika melihat kondisi sampah yang ada, peningkatan budaya pilah sampah menjadi suatu keharusan. Untuk itu, saya meminta bantuan kepada seluruh pihak, termasuk Komandan Kodim Kulon Progo dan Kapolres Kulon Progo, untuk menggerakkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar berdiskusi dengan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa edukasi ini tidak cukup dilakukan sekali saja, tetapi harus terus-menerus diingatkan," ujar Menteri Hanif.

Ia menjelaskan bahwa penanganan sampah yang efektif harus dimulai dari hulu, yaitu dari rumah tangga, melalui edukasi, komunikasi yang intensif, serta keberadaan fasilitas TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan bank sampah. Dengan pengelolaan yang baik di hulu, proses di tingkat tengah, seperti pengangkutan dan pengolahan, akan berjalan lebih efisien, sehingga sampah yang masuk ke TPA hanyalah residu.

Menteri Hanif menambahkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan edukasi sangat cocok diterapkan di daerah dengan anggaran terbatas seperti Kulon Progo. Strategi ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan mengandalkan infrastruktur skala besar yang membutuhkan investasi yang besar.

"Kita perlu berkolaborasi dengan Bapak Bupati untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat tengah dan lebih mendorong upaya masyarakat di hulu. Dengan demikian, volume sampah yang masuk ke TPA Kulon Progo dapat dikelola dengan lebih baik," lanjutnya.

Menteri Hanif juga menyinggung mengenai target nasional penanganan sampah sebesar 100 persen pada tahun 2029 yang masih jauh dari realisasi. Hingga saat ini, baru sekitar 39 persen sampah yang berhasil ditangani secara nasional, padahal target yang seharusnya dicapai pada tahun 2025 adalah 50 persen.

"Masih ada 11 persen yang harus dikerjakan bersama oleh seluruh lapisan pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota. Oleh karena itu, kami memanfaatkan hari libur untuk bertemu dengan para kepala daerah guna berbagi pengalaman dalam penanganan sampah di tingkat lapangan," tegasnya.

Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyambut baik dukungan dari pemerintah pusat dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sektor hulu. Ia menegaskan bahwa pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) akan menjadi fokus utama dalam strategi pengelolaan sampah di wilayahnya.

"Kegiatan pilah sampah, serta implementasi 3R akan diajarkan dan diedukasikan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memperpanjang usia pakai TPA," kata Agung.