Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan respons terhadap laporan yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative (USTR) terkait dugaan peredaran barang bajakan di Indonesia, khususnya di kawasan Pasar Mangga Dua. Laporan yang tertuang dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers itu menyoroti praktik pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang masih marak terjadi.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengecekan secara menyeluruh. Beliau menegaskan bahwa pengawasan terhadap barang-barang yang tidak memenuhi standar dan ilegal, termasuk produk bajakan, merupakan kegiatan rutin yang terus dilakukan oleh Kemendag.

"Masalah ini akan kami cek terlebih dahulu. Pengawasan barang beredar itu rutin kami lakukan. Bahkan, beberapa waktu lalu kami juga melakukan penyitaan barang-barang ilegal. Jadi, upaya ini terus berjalan," ujar Budi Santoso di Jakarta, baru-baru ini.

Budi Santoso menjelaskan bahwa laporan dari USTR sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan HKI. Oleh karena itu, Kemendag akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang bajakan di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih memilih produk-produk lokal dan menghindari pembelian barang bajakan. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat penting dalam memberantas peredaran barang ilegal ini. Dengan tidak membeli barang bajakan, permintaan akan produk tersebut akan menurun, sehingga secara bertahap dapat mengurangi keberadaannya di pasar.

Lebih lanjut, Budi Santoso mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan barang bajakan. Ia menekankan bahwa kesadaran konsumen untuk tidak membeli produk ilegal merupakan kunci utama dalam memutus rantai peredaran barang bajakan. Pemerintah, melalui Kemendag, akan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HKI.

Sementara itu, terkait penindakan langsung di Pasar Mangga Dua, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menjelaskan bahwa kasus pemalsuan merek atau pelanggaran HKI lainnya bersifat delik aduan. Artinya, tindakan hukum baru dapat dilakukan apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan, yaitu pemegang merek atau produsen yang bersangkutan.

Berikut adalah poin-poin penting terkait penanganan barang bajakan:

• Pengecekan Laporan: Kemendag akan menindaklanjuti laporan USTR dengan melakukan pengecekan menyeluruh.
• Pengawasan Rutin: Pengawasan terhadap barang ilegal, termasuk bajakan, terus dilakukan secara rutin.
• Penegakan HKI: Laporan USTR sejalan dengan upaya pemerintah dalam menegakkan HKI.
• Imbauan Masyarakat: Masyarakat diimbau untuk membeli produk lokal dan tidak membeli barang bajakan.
• Delik Aduan: Penindakan di Pasar Mangga Dua bersifat delik aduan, memerlukan laporan dari pemegang merek.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus berupaya memberantas peredaran barang bajakan dan melindungi HKI. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, diharapkan peredaran barang bajakan di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.