Pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Universitas Harvard terkait tuduhan anti-Semitisme yang berkembang di lingkungan kampus. Melalui juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, Trump mendesak Harvard untuk secara terbuka meminta maaf atas kegagalan dalam menindak tegas diskriminasi terhadap mahasiswa Yahudi-Amerika. Desakan ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam di Gedung Putih mengenai iklim toleransi terhadap anti-Semitisme di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Leavitt menyatakan bahwa Presiden Trump berpandangan Harvard telah mengabaikan hukum federal dengan tidak memberikan sanksi yang memadai terhadap mahasiswa yang terlibat dalam aksi protes yang mengganggu, termasuk pendudukan gedung dan penggunaan pengeras suara yang melanggar ketertiban umum. Lebih lanjut, pemerintahan Trump telah membentuk satuan tugas anti-Semitisme yang terdiri dari perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah federal. Satuan tugas ini akan mengadakan pertemuan rutin mingguan untuk membahas dan merumuskan strategi dalam mengatasi masalah anti-Semitisme.

Kritik dari Gedung Putih tidak hanya berfokus pada dugaan kelambanan Harvard dalam menangani insiden anti-Semitisme, tetapi juga mempertanyakan penggunaan dana publik untuk mendanai institusi yang dianggap gagal menegakkan hukum dan justru melakukan indoktrinasi terhadap mahasiswa. Pertanyaan ini mencerminkan sentimen yang berkembang di kalangan masyarakat Amerika Serikat mengenai akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi yang menerima dukungan finansial dari pemerintah.

Ketegangan antara Harvard dan pemerintahan Trump mencapai titik puncak setelah universitas menolak serangkaian tuntutan yang diajukan oleh Gedung Putih. Tuntutan tersebut mencakup penutupan kantor keberagaman dan perubahan dalam prosedur penerimaan mahasiswa internasional. Pihak Harvard berpendapat bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk intervensi yang tidak dapat diterima terhadap urusan internal universitas dan melanggar kebebasan akademik yang dilindungi oleh konstitusi. Presiden Harvard, Alan Garber, menegaskan komitmen universitas untuk memerangi anti-Semitisme sambil tetap menjunjung tinggi hak mahasiswa untuk menyuarakan pendapat mereka.

Sebagai tanggapan atas penolakan tersebut, pemerintahan Trump telah membekukan dana federal dan hibah senilai 2,2 miliar dollar AS yang sebelumnya dialokasikan untuk Harvard. Langkah ini merupakan indikasi keseriusan pemerintahan Trump dalam menekan Harvard untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam memerangi anti-Semitisme dan memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Gedung Putih.

Berikut adalah daftar tuntutan yang diajukan Gedung Putih kepada Universitas Harvard:

• Penutupan kantor keberagaman.
• Perubahan prosedur penerimaan mahasiswa internasional.

Keputusan pemerintahan Trump untuk membekukan dana federal ke Harvard menggarisbawahi pertaruhan yang tinggi dalam perseteruan ini. Hal ini dapat berdampak besar pada keuangan universitas dan kemampuannya untuk melaksanakan program akademik dan penelitian. Pertempuran antara Gedung Putih dan Harvard ini kemungkinan akan terus berlanjut dan memiliki implikasi yang luas bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya di Amerika Serikat.