Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Bali tengah menghadapi persoalan hukum terkait sengketa pembayaran bibit durian. UD Bakti Pertiwi, pemasok bibit durian jenis Kane, telah melayangkan somasi kepada DPD Golkar Bali atas tunggakan pembayaran senilai Rp 244 juta.

Persoalan ini bermula dari program pendidikan politik yang digagas Golkar Bali di Jembrana menjelang pemilihan legislatif. Program ini menyasar para petani dengan melibatkan calon legislatif (caleg) dari berbagai daerah pemilihan (dapil). Sebagai bagian dari program tersebut, Golkar Bali memesan 10 ribu bibit durian Kane dengan total nilai mencapai Rp 344 juta lebih. Bibit-bibit durian ini kemudian didistribusikan kepada para caleg untuk diteruskan kepada para petani di wilayah dapil masing-masing.

Ketua DPD I Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, mengkonfirmasi adanya somasi tersebut dan mengakui bahwa pihaknya masih memiliki tunggakan pembayaran. Korry menjelaskan bahwa Golkar Bali telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp 100 juta. Namun, sisa pembayaran sebesar Rp 244 juta masih belum dilunasi.

Alasan keterlambatan pembayaran ini, menurut Korry, disebabkan oleh padatnya agenda partai menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Korry menyatakan bahwa kewajiban pembayaran tersebut masih tertunda akibat fokus dan sumber daya yang dialihkan untuk kegiatan pemilu.

Berikut rincian permasalahan yang dihadapi DPD Golkar Bali:

• Pihak yang terlibat: DPD I Golkar Bali dan UD Bakti Pertiwi.
• Perihal: Somasi terkait tunggakan pembayaran bibit durian Kane.
• Nilai tunggakan: Rp 244 juta.
• Latar belakang: Program pendidikan politik Golkar Bali di Jembrana dengan pembagian bibit durian kepada petani.
• Alasan penundaan pembayaran: Padatnya jadwal Pileg dan Pilkada.