Pemerintah Provinsi Bali tengah mempersiapkan langkah strategis untuk merevolusi sistem transportasi publik di Pulau Dewata. Rencana pembentukan Badan Umum Transportasi Daerah (BUTD) pada tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

BUTD akan mengemban tanggung jawab sebagai pengelola utama seluruh layanan transportasi darat publik di Bali, menggantikan struktur lama yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Bali. Perubahan ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih profesional, terstruktur, dan terintegrasi.

I Nyoman Sunarya, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Bali, menjelaskan bahwa BUTD akan memiliki peran sentral dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembiayaan operasional transportasi umum. Model yang diadopsi menyerupai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), yang telah sukses mengelola transportasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Badan ini akan mengelola transportasi secara komprehensif, termasuk operasional bus Trans Metro Dewata (TMD). Kajian akademis sedang dalam tahap finalisasi dan diharapkan selesai tahun ini," ujar Sunarya usai acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) operasional bus TMD di Jayasaba, Denpasar, pada Jumat (18/4/2025).

BUTD diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas transportasi publik, terutama di kawasan strategis Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Dengan sumber pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, BUTD akan membuka peluang kerjasama lintas sektor yang lebih fleksibel dan efisien.

Inisiatif ini juga membawa angin segar bagi sektor pariwisata Bali. Dengan jutaan wisatawan yang berkunjung setiap tahun, ketersediaan transportasi publik yang aman, terjangkau, dan nyaman menjadi sangat penting. Kehadiran BUTD diharapkan dapat mengurangi ketergantungan wisatawan pada transportasi online, sewa motor, atau travel pribadi, dan membuka jalan bagi sistem transportasi massal yang lebih andal dan ramah wisatawan.

Saat ini, bus Trans Metro Dewata (TMD) telah kembali beroperasi sejak 20 April 2025. Selama masa uji coba, layanan ini diberikan secara gratis. Setelah periode tersebut, tarif yang dikenakan sangat terjangkau, yaitu Rp 4.400 untuk umum dan Rp 2.000 untuk anak-anak, mahasiswa, dan lansia. Harga ini sangat menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dengan alokasi dana operasional sebesar 30% dari Pemprov Bali dan 70% dari pemerintah daerah Sarbagita, pembiayaan TMD mencerminkan semangat kolaboratif antarwilayah dalam meningkatkan layanan publik.

Pembentukan BUTD bukan hanya tentang pengelolaan, tetapi juga tentang mempersiapkan transportasi publik Bali untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat dan kemacetan yang semakin parah di beberapa kawasan wisata seperti Ubud, Seminyak, dan Canggu, transportasi publik menjadi kebutuhan mendesak.

Langkah Pemprov Bali ini sejalan dengan visi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Transportasi publik yang terorganisir dapat mengurangi emisi, meningkatkan kualitas udara, dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Diharapkan, masyarakat akan semakin terbiasa menggunakan transportasi umum, terutama dengan hadirnya BUTD yang akan mengadopsi sistem manajemen modern dan didukung oleh tenaga profesional. Dengan BUTD, Bali berharap dapat menciptakan sistem transportasi publik yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan, mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.