Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melaporkan bahwa kementeriannya telah berhasil menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 880 miliar hingga akhir Maret. Capaian ini setara dengan 27,40% dari target PNBP tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 3,2 triliun.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Nusron Wahid menjelaskan bahwa total anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 4,44 triliun. Angka ini merupakan hasil dari efisiensi anggaran sebesar Rp 2,01 triliun dari anggaran awal sebesar Rp 6,45 triliun. Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, Kementerian ATR/BPN tetap berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Selain capaian PNBP, Nusron juga memaparkan realisasi program dan kegiatan prioritas nasional Kementerian ATR/BPN hingga pertengahan April 2025. Beberapa program prioritas tersebut meliputi:

• Rencana Detail Tata Ruang (RDTR): Dari target awal 127 persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota, target direvisi menjadi 46 setelah efisiensi anggaran. Realisasi hingga saat ini mencapai 5 persetujuan substansi RDTR atau 10,87%.
• Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Target peta bidang tanah yang semula 2,54 juta hektare, turun menjadi 643.420 hektare setelah efisiensi. Realisasi mencapai 81.270 hektare atau 12,6%.
• Sertifikat Hak Atas Tanah: Target sertifikasi yang awalnya sekitar 3 juta bidang, menjadi 1,14 juta bidang. Realisasi mencapai 94.511 bidang atau 8,27%.
• Data Tanah Ulayat: Target yang semula 10.000 hektare, direvisi menjadi 1.000 hektare. Realisasi saat ini 15%.
• Redistribusi Tanah: Target redistribusi tanah sebanyak 175.865 bidang, berkurang menjadi 58.489 bidang setelah efisiensi. Proses realisasi masih berlangsung.
• Peta Zona Nilai Tanah: Target yang semula 709.900 hektare, turun menjadi 199.300 hektare. Implementasi telah mencapai 18.000 hektare atau 9%.
• Penertiban Tanah Terlantar: Dari target 25.000, setelah pemblokiran anggaran menjadi 5.000, realisasi saat ini 336 atau 6,71%.
• Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (SeKoper): Target 2.151 perkara, berkurang menjadi 1.076 setelah efisiensi. Realisasi mencapai 226 perkara atau 21,28%.

Nusron Wahid menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan mencapai target-target yang telah ditetapkan, meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas. Efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri, namun tidak akan menghalangi komitmen kementerian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan nasional.