Gelombang protes dari kalangan buruh pelabuhan semakin menguat menyusul kemacetan parah yang melanda Pelabuhan Tanjung Priok selama tiga hari berturut-turut. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), yang mewakili suara Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) dan Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), secara terbuka mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, untuk mengambil tindakan tegas. Tuntutan utama mereka adalah pencopotan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Arif Suhartono, beserta jajaran direksi terkait yang dianggap bertanggung jawab atas kekacauan tersebut.

Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, dalam pernyataannya di Jakarta, menyampaikan kekecewaan mendalam atas kondisi Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai terus-menerus menjadi sumber masalah. Menurutnya, permasalahan yang ada tidak hanya sebatas kemacetan, tetapi juga mencakup isu-isu ketenagakerjaan, praktik pungutan liar, premanisme, hingga dugaan tindak pidana korupsi. Ilhamsyah secara spesifik menyoroti kebijakan kuota kontainer yang dianggap dipaksakan tanpa mempertimbangkan kesiapan sistem dan infrastruktur pelabuhan. Ia menyebutkan bahwa kuota yang seharusnya 2.500 kontainer per hari, dipaksakan menjadi 7.000 kontainer per hari, yang mengakibatkan penumpukan dan kemacetan yang tak terhindarkan.

Selain itu, buruh menyoroti beberapa faktor lain yang dianggap memperparah situasi, antara lain:

• Sistem yang sering mengalami error: Hal ini menyebabkan proses bongkar muat dan administrasi menjadi terhambat.
• Keberadaan common gate MTI yang tidak efektif: Gerbang yang seharusnya melayani kendaraan menuju terminal NPCT1, NPCT2, dan NPCT3 ini justru menjadi sumber kemacetan karena lokasinya yang berdekatan dengan jalan raya. Selain itu, belum beroperasinya NPCT2 dan NPCT3 membuat beban arus kendaraan terkonsentrasi di satu titik.
• Pungutan liar dan gate pass berbayar: Buruh juga menuntut penghapusan praktik pungutan liar dan kebijakan gate pass berbayar yang dianggap memberatkan sopir dan pengusaha.

FBTPI kini aktif menggalang dukungan dari Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) untuk melakukan aksi bersama menolak gate pass, memberantas pungli, dan menuntut perbaikan sistem operasi pelabuhan secara menyeluruh. Desakan untuk pemecatan direksi Pelindo ini menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan buruh terhadap pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai tidak profesional dan tidak berpihak pada kepentingan pekerja dan masyarakat.

Arif Suhartono sendiri adalah seorang profesional dengan latar belakang pendidikan teknik sipil dari ITB, serta gelar S2 dari Yokohama National University dan Nanyang Technological University. Ia memiliki pengalaman panjang di sektor pelabuhan, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Terminal Petikemas Indonesia dan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, pengalaman tersebut tampaknya belum cukup untuk mengatasi permasalahan kompleks yang saat ini dihadapi Pelabuhan Tanjung Priok.