Pemprov Jawa Barat Kaji Ulang Prioritas Reaktivasi Jalur Kereta Api dengan Alokasi Dana Puluhan Triliun Rupiah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan pengkajian mendalam terkait skala prioritas dalam rencana reaktivasi jalur kereta api di wilayahnya. Gubernur Jawa Barat, menekankan pentingnya pembahasan yang komprehensif bersama tim ahli dan pihak-pihak terkait untuk memastikan realisasi proyek ini berjalan efektif dan efisien.

Fokus utama pengkajian adalah optimalisasi anggaran yang diperkirakan mencapai antara Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun. Dana sebesar ini memerlukan perencanaan yang matang agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

"Reaktivasi jalur kereta api ini membutuhkan investasi yang signifikan, mencapai puluhan triliun rupiah. Oleh karena itu, kita perlu mengidentifikasi titik-titik strategis yang menjadi prioritas utama. Prioritas inilah yang akan kita fokuskan terlebih dahulu," ujar saat ditemui usai menghadiri perayaan HUT Kabupaten Cirebon.

Lebih lanjut, anggaran yang telah direncanakan akan dievaluasi secara seksama untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran dan realistis dengan kondisi lapangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menghindari pemborosan dan memastikan setiap tahapan reaktivasi memberikan nilai tambah yang signifikan.

Sebelumnya, Balai Teknik Perkeretaapian Bandung mengumumkan rencana reaktivasi jalur kereta api secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan urgensi dan dampak potensial. Setidaknya lima jalur kereta api di Jawa Barat masuk dalam daftar rencana reaktivasi, meliputi:

  • Bandung-Ciwidey (37,8 km)
  • Garut-Cikajang (28,2 km)
  • Rancaekek-Tanjungsari (11,5 km)
  • Cipatat-Padalarang (17 km)
  • Banjar-Cijulang (82 km)

Proses reaktivasi menghadapi tantangan tersendiri, mengingat sebagian jalur kereta api yang akan diaktifkan kembali telah beralih fungsi menjadi akses jalan umum atau bahkan permukiman permanen. Oleh karena itu, penentuan skala prioritas mempertimbangkan dampak sosial dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembebasan lahan dan relokasi warga.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap, dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terukur, reaktivasi jalur kereta api ini dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien bagi masyarakat.