Aksi demonstrasi mewarnai depan Gedung Balai Kota Jakarta pada Senin (21/4/2025), ketika sejumlah warga Kebon Sayur, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, menyuarakan penolakan terhadap tindakan penggusuran yang tengah berlangsung di wilayah mereka. Ketua Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur, Muhammad Andreas, mengungkapkan bahwa penggusuran ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian warga, menyebabkan banyak dari mereka kehilangan pekerjaan dan dihantui kekhawatiran akan nasib tempat tinggal mereka.

"Kondisi ini memaksa warga untuk memilih antara bekerja dan menjaga rumah mereka," ujar Andreas. "Ketakutan akan rumah yang digusur saat ditinggal bekerja membuat banyak warga terpaksa menganggur."

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan bahwa penggusuran yang terjadi sejak 2 Maret 2025 tersebut tidak disertai dengan pemberitahuan resmi atau sosialisasi kepada warga. "Tidak ada surat penggusuran, sosialisasi, bahkan papan proyek atau izin Amdal yang dipasang," tegasnya. Warga merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil dalam proses ini.

Menurut Andreas, warga Kebon Sayur telah mendiami wilayah tersebut selama lebih dari dua dekade dan menggantungkan hidup mereka pada aktivitas ekonomi berbasis pertanian. "Ini bukan lahan baru. Dulu ini adalah lahan airpak perbonding peninggalan Belanda, dan warga sudah puluhan tahun tinggal serta bercocok tanam di sini," jelasnya.

Dalam aksi demonstrasi tersebut, warga menuntut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk memberikan pernyataan resmi yang mengakui keberadaan mereka dan menghentikan aktivitas alat berat yang tengah berlangsung di Kebon Sayur. Namun, harapan warga untuk bertemu langsung dengan gubernur tidak terwujud. Mereka hanya ditemui oleh staf khusus gubernur yang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mereka.

"Gubernurnya tidak bisa menemui kami. Hanya tim stafnya yang datang dan menyatakan masih akan mempelajari bidang pertanahan di Kebon Sayur," ungkap Andreas dengan nada kecewa. Warga berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi yang adil dan memperhatikan hak-hak mereka sebagai warga negara.