Pemerintah Indonesia meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk merespons perkembangan terbaru terkait kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Koordinasi ini dilakukan secara intensif seiring dengan berlangsungnya negosiasi antara tim Indonesia dan perwakilan pemerintah AS.

Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah terus memantau dan memperbarui informasi terkait hasil negosiasi yang saat ini tengah berlangsung di Amerika Serikat. Tim negosiasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penetapan tarif impor oleh AS mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap berbagai regulasi yang ada. Selain itu, kenaikan tarif impor juga memotivasi industri Indonesia untuk beradaptasi dan mencari peluang pasar baru.

Sebelumnya, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah memulai negosiasi dengan perwakilan AS terkait kebijakan tarif impor. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling menyampaikan harapan dan permintaan terkait kebijakan tarif impor.

Fokus utama negosiasi dari pihak AS adalah menciptakan keseimbangan dalam tarif perdagangan. Pemerintah Indonesia juga menyampaikan aspirasi agar 20 produk ekspor unggulan Indonesia ke AS dapat dikenakan tarif yang kompetitif, atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan negara pesaing.

Menko Airlangga Hartarto menyoroti bahwa tarif impor untuk produk Indonesia seperti garmen, alas kaki, furnitur, dan udang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang dikenakan pada produk serupa dari negara-negara ASEAN atau Asia lainnya. Saat ini, AS memberlakukan tarif impor sebesar 37 persen untuk produk Indonesia, dengan tambahan 10 persen untuk produk tertentu, sehingga totalnya mencapai 47 persen.

Pemerintah Indonesia berharap negosiasi dengan AS dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam waktu 60 hari mendatang, melalui satu hingga tiga putaran perundingan. Pemerintah juga terus membangun komunikasi dengan para pejabat terkait di AS, termasuk Menteri Perdagangan AS, untuk memperlancar proses negosiasi. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan prioritas untuk bernegosiasi terkait tarif impor ini.

Berikut poin penting yang menjadi perhatian pemerintah:

• Evaluasi dan pembenahan regulasi.
• Adaptasi industri terhadap perubahan tarif.
• Pencarian pasar baru.
• Keseimbangan tarif perdagangan.
• Tarif kompetitif untuk produk ekspor unggulan.

Indonesia berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan bernegosiasi secara konstruktif dengan pemerintah AS demi mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua negara.