Tunggakan Pembayaran Retreat Kepala Daerah: Mendagri Jelaskan Detail Penggunaan Dana Rp 13 Miliar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait pembayaran biaya retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang mencapai Rp 13 miliar. Dalam keterangannya di Istana, Jakarta, Jumat (7/3/2025), Mendagri mengakui bahwa hingga saat ini baru terbayarkan Rp 2 miliar dari total anggaran tersebut. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai kejelasan penggunaan dana yang cukup signifikan tersebut.

Mendagri menekankan komitmennya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Proses verifikasi dan audit dilakukan secara bertahap dan detail untuk menjamin kewajaran setiap pengeluaran. "Prosesnya tidak main-main," tegas Tito. "Kami melakukan pengecekan secara rinci terhadap setiap tagihan dan bukti pengeluaran. Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit detail terhadap seluruh bill yang diajukan penyelenggara." Selain Irjen, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri juga dilibatkan dalam proses audit ini. Lebih lanjut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut dilibatkan untuk memberikan review independen terhadap seluruh proses pengeluaran dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Langkah-langkah audit yang dilakukan meliputi:

• Pemeriksaan detail seluruh bill dan bukti pengeluaran oleh Irjen Kemendagri.
• Verifikasi data dan dokumen oleh Bagian SDM Kemendagri.
• Review independen oleh BPKP untuk memastikan kewajaran dan kepatuhan terhadap peraturan.
• Penyusunan laporan resmi yang akan menjadi dasar rekomendasi pembayaran.

Setelah proses review dan audit tuntas, baru akan ditentukan jumlah yang akan dibayarkan kepada penyelenggara kegiatan, PT Lembah Tidar. Mendagri menegaskan bahwa identitas pemilik PT Lembah Tidar bukanlah hal yang menjadi fokus utama. "Yang menjadi fokus adalah memastikan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan publik telah dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur," jelas Tito. Ia mencontohkan penggunaan gedung milik instansi pemerintah untuk kegiatan publik, yang tidak menjadikan instansi tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh biaya penyelenggaraan. Hal ini serupa dengan penggunaan venue Akmil untuk kegiatan retreat kepala daerah.

Proses audit yang komprehensif ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Mendagri berkomitmen untuk menyelesaikan proses pembayaran sesuai dengan hasil review dan audit yang dilakukan oleh tim independen, sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan penggunaan dana negara sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, publik dapat diyakinkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan telah digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan umum.