Polemik berkepanjangan proyek Meikarta, yang merugikan banyak konsumen, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikannya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil dan sesuai dengan koridor hukum.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menyampaikan hal ini usai bertemu dengan perwakilan konsumen Meikarta di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo saat mendampingi kunjungan kerja ke Doha, Qatar.

"Presiden telah meminta agar masalah ini dibereskan dengan berpegang pada prinsip hukum dan keadilan. Beliau sangat menjunjung tinggi hak-hak rakyat, kebenaran, dan keadilan," tegas Ara mengutip pesan Presiden Prabowo.

Menteri PKP menyatakan komitmennya untuk mencari solusi terbaik bagi para konsumen yang dirugikan. Ia juga mengklaim bahwa pihak Meikarta, diwakili oleh James Riady, menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama dalam mencari penyelesaian masalah ini.

Sebagai langkah konkret, Ara berencana mengundang James Riady, tokoh kunci di balik Lippo Group, untuk bertemu langsung dengan perwakilan konsumen Meikarta di kantor Kementerian PKP. Pertemuan yang dijadwalkan pada Rabu mendatang, diharapkan menjadi momentum penting dalam menemukan titik temu antara pihak pengembang dan konsumen.

"Saya akan mengundang Pak James Riady beserta putranya, John Riady, untuk membahas secara komprehensif masalah Meikarta di sini. Saya sudah berkomunikasi dengan beliau, dan beliau bersedia hadir pada hari Rabu," ujar Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah mengirimkan surat resmi kepada James Riady dan John Riady, sebagai respons atas banyaknya aduan dari konsumen Meikarta yang merasa hak-haknya belum terpenuhi. Surat tersebut telah disampaikan sejak tiga minggu lalu, namun pertemuan tatap muka belum dapat direalisasikan karena kendala jadwal. Pertemuan yang akan datang diharapkan menjadi awal penyelesaian yang baik.

Berikut adalah poin penting yang akan dibahas dalam pertemuan mendatang:

• Validasi data konsumen yang terdampak.
• Opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak Meikarta.
• Mekanisme pengawasan implementasi solusi.
• Penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran.

Kementerian PKP akan terus mengawal kasus ini hingga hak-hak konsumen Meikarta terpenuhi dan permasalahan ini dapat diselesaikan secara tuntas.