Dinamika geopolitik global yang semakin kompleks menuntut respons adaptif dari pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyerukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera melakukan revisi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan pembangunan kota tetap berjalan optimal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menekankan urgensi penyesuaian RPJMD. Menurutnya, perubahan lanskap ekonomi internasional memiliki implikasi langsung terhadap kondisi ekonomi daerah. Ia menyoroti potensi penurunan daya beli masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai konsekuensi dari gejolak global, termasuk perang tarif, fluktuasi harga komoditas, dan volatilitas nilai tukar.

"RPJMD adalah instrumen strategis yang seharusnya mencerminkan visi dan misi kepala daerah terpilih, tetapi juga harus diselaraskan dengan realitas terkini," ujar Fathoni.

Fathoni menjelaskan bahwa visi-misi yang diusung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu belum sepenuhnya mengantisipasi dampak dari gejolak global yang saat ini terjadi. Tanpa adanya langkah mitigasi yang tepat, fiskal daerah berpotensi tertekan, yang pada gilirannya dapat memperlambat laju pembangunan. Ia mengingatkan bahwa penurunan PAD akibat kesulitan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dapat mengganggu kelancaran program pembangunan. Oleh karena itu, proyeksi keuangan daerah harus dibuat secara realistis.

Lebih lanjut, Fathoni mendorong Pemkot Surabaya untuk memasukkan isu-isu sosial seperti kemiskinan dan pengangguran ke dalam RPJMD. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu, ia juga mengusulkan pembukaan lapangan kerja melalui program padat karya dan pelatihan keterampilan.

"Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja sangat mendesak di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perlambatan ekonomi," tegasnya.

Fathoni tetap optimis bahwa Surabaya memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan yang ada, asalkan perencanaan dilakukan secara cermat dan strategis. Ia mencontohkan keberhasilan Surabaya dalam melewati masa pandemi sebagai bukti ketangguhan kota ini. Ia berharap RPJMD yang baru akan menjadi panduan yang relevan dan antisipatif bagi pembangunan Surabaya ke depan.

Berikut adalah poin-poin utama yang perlu diperhatikan dalam revisi RPJMD:

• Antisipasi dampak gejolak global terhadap ekonomi daerah: Memproyeksikan potensi penurunan daya beli masyarakat dan PAD, serta merumuskan strategi mitigasi yang tepat.
• Penanganan isu-isu sosial: Memasukkan program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan.
• Peningkatan kualitas pendidikan: Investasi pada sektor pendidikan sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.
• Penciptaan lapangan kerja: Pengembangan program padat karya dan pelatihan keterampilan untuk mengatasi PHK dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Proyeksi keuangan daerah yang realistis: Memastikan bahwa proyeksi keuangan daerah mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan mempertimbangkan potensi dampak dari gejolak global.

Dengan revisi RPJMD yang komprehensif dan responsif, Surabaya diharapkan dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik dan melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan.