Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) aktif menjembatani komunikasi antara nelayan dan pemerintah, terutama dalam sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya perikanan. Menyikapi dinamika di lapangan, HNSI mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih terjangkau untuk mendukung program pemerintah dalam memantau aktivitas kapal perikanan.

Wakil Ketua DPP HNSI, Agus Suherman, menekankan kompleksitas pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia. Keberagaman sumber daya, metode penangkapan, kondisi lingkungan, serta aspirasi para pemangku kepentingan memerlukan pendekatan yang cermat dan kolaboratif. HNSI berperan sebagai penghubung untuk menyampaikan aspirasi nelayan kepada pemerintah, sekaligus membantu menyosialisasikan kebijakan yang bertujuan meningkatkan tata kelola perikanan tangkap.

Sorotan utama tertuju pada implementasi Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang diatur dalam berbagai peraturan pemerintah. Penolakan terhadap kewajiban VMS muncul dari kekhawatiran nelayan terkait biaya yang dianggap memberatkan. VMS sendiri merupakan perangkat penting untuk melacak posisi kapal, yang krusial dalam upaya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Pemerintah telah berupaya mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk melalui Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan yang memberikan masa transisi, terutama bagi kapal ikan yang izinnya bermigrasi dari daerah ke pusat atau yang izinnya menjadi kewenangan gubernur. Langkah ini dinilai positif karena pemerintah responsif terhadap dinamika dan tantangan di lapangan.

Salah satu tantangan utama adalah harga VMS yang masih dianggap mahal, terutama untuk kapal berukuran 5 hingga 30 GT. Meskipun harga VMS telah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, HNSI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi alternatif yang lebih terjangkau. Teknologi alternatif ini diharapkan tetap mampu memantau pergerakan kapal, memberikan manfaat bagi nelayan, pemilik kapal, dan pemerintah.

Agus Suherman mencontohkan, tanpa VMS, pencarian kapal yang mengalami kecelakaan di laut akan sangat sulit. Dengan VMS yang terjangkau, misalnya dengan harga antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta tanpa biaya tambahan, pemilik kapal berukuran 5 hingga 30 GT akan lebih mudah memasang perangkat tersebut. HNSI meyakini bahwa pemanfaatan teknologi yang tepat dan terjangkau akan meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan bagi nelayan.