Ratusan Ribu Penyelenggara Negara Mangkir Laporan Harta Kekayaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan data mengejutkan terkait kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun 2024. Hingga 6 Maret 2025, tercatat masih terdapat 108.869 penyelenggara negara dari total 418.431 wajib lapor yang belum memenuhi kewajibannya. Angka ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN baru mencapai 74 persen, sebuah angka yang memprihatinkan dan mengundang pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas di tubuh pemerintahan.

Rendahnya angka kepatuhan ini mengindikasikan potensi permasalahan yang signifikan. Keengganan atau kelambanan dalam melaporkan harta kekayaan dapat diinterpretasikan sebagai indikasi potensi korupsi, konflik kepentingan, atau bahkan upaya untuk menyembunyikan aset yang diperoleh secara tidak sah. KPK, sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi, tentu saja memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hal ini dengan langkah-langkah yang tegas dan terukur. Data yang dihimpun KPK menunjukkan disparitas kepatuhan di berbagai sektor pemerintahan.

Berikut rincian jumlah penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN berdasarkan sektor:

• Eksekutif: 81.344 dari 333.734 wajib lapor (24% belum lapor)
• Legislatif: 9.104 dari 20.752 wajib lapor (44% belum lapor)
• Yudikatif: 464 dari 18.046 wajib lapor (3% belum lapor)
• BUMN/BUMD: 17.957 dari 45.899 wajib lapor (39% belum lapor)

Persentase yang signifikan dari sektor legislatif dan BUMN/BUMD yang belum melaporkan LHKPN menjadi perhatian khusus. Hal ini memerlukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya dan memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran kewajiban pelaporan tersebut. KPK perlu memperketat pengawasan dan mempertimbangkan sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang terbukti melanggar aturan.

KPK sendiri telah mengimbau para penyelenggara negara untuk segera melaporkan LHKPN secara online melalui laman elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2025. Lembaga antirasuah ini juga telah secara aktif melakukan bimbingan teknis pengisian dan pelaporan LHKPN di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Upaya-upaya edukatif dan pendampingan teknis tersebut bertujuan untuk memastikan kewajiban pelaporan LHKPN dapat terpenuhi secara tepat waktu dan lengkap. Namun, langkah-langkah tersebut tampaknya belum cukup efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.

Setiap laporan LHKPN yang disampaikan akan melalui proses verifikasi administratif sebelum dipublikasikan. Transparansi dalam proses verifikasi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ke depan, KPK perlu mengevaluasi strategi pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaporan LHKPN agar lebih efektif dan mampu mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan seluruh penyelenggara negara patuh terhadap aturan dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.