Pentas monolog bertajuk 'Terbitlah Terang: Pembacaan Surat dan Gagasan Kartini' sukses digelar di Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, pada Senin (21/4). Pertunjukan ini merupakan kolaborasi apik yang digagas oleh Titimangsa sebagai penghormatan atas pemikiran Raden Ajeng Kartini (RA) yang tertuang dalam surat-suratnya.

Inspirasi pementasan ini bersumber dari surat-surat Kartini yang didokumentasikan dalam buku "Kartini: Kumpulan Surat-surat 1899-1904" karya Wardinam Djoyonegoro. Surat-surat tersebut, yang dimulai saat Kartini berusia 16 tahun, menjadi jendela untuk memahami gagasan-gagasan progresifnya tentang perempuan dan bangsa.

Fragmen surat-surat Kartini kepada sahabat penanya di Belanda, Estelle (Stella) Zeehandelaar, dibacakan ulang dalam pementasan. Sutradara Sri Qadariatin mengungkapkan bahwa 'Terbitlah Terang' merupakan wujud kolaborasi dari berbagai pelaku seni Tanah Air. Tim produksi bersama-sama menyusun fragmen surat yang relevan dengan kondisi saat ini, mengingat keterbatasan waktu pementasan.

Happy Salma, pendiri Titimangsa, menjelaskan bahwa surat-surat Kartini yang diangkat dalam pementasan menyoroti tiga tema utama: kesetaraan gender, pondasi bangsa, dan pendidikan. Pembacaan surat Ratna menjadi pembuka yang memperkenalkan sosok Kartini sebagai tokoh emansipasi perempuan. Kolaborasi dengan Didiet Foundation bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan Kartini yang visioner.

Persiapan pementasan 'Terbitlah Terang' memakan waktu dua bulan, dengan hanya dua kali latihan di studio Titimangsa. Happy Salma menekankan bahwa riset yang mendalam menjadi kunci keberhasilan pementasan ini. Titimangsa memiliki pustaka parsial sendiri dan menjadikan sastra sebagai kendaraan untuk menyampaikan karya-karya bermakna.

Pementasan 'Terbitlah Terang' menjadi bagian dari pembukaan pameran 'Sunting: Jejak Perempuan Indonesia Penggerak Perubahan'. Pameran ini merupakan tribut atas peran perempuan Indonesia dalam sejarah, dengan 'Sunting' sebagai simbol kekuatan. Pameran ini akan berlangsung di Museum Nasional Indonesia hingga 31 Juli 2025.