Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah menghadapi tantangan serius terkait kondisi keuangan daerah. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara, Bustan, telah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi masalah ini dan memastikan kelangsungan pembangunan di wilayah tersebut.

Penurunan APBD dan Dampaknya

Berdasarkan data yang ada, APBD Kaltara mengalami penurunan yang cukup besar. Pada tahun berjalan, APBD tercatat sebesar Rp 4 triliun, namun diperkirakan akan menyusut menjadi Rp 2,8 triliun pada tahun 2026. Penurunan ini tentu akan berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan, termasuk sembilan program unggulan Gubernur Zainal A Paliwang yang ditargetkan selesai pada tahun 2030. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan tepat dalam mencari solusi.

Strategi yang Diusung Sekda Bustan

Menyadari tantangan yang ada, Sekda Bustan langsung bergerak cepat setelah dilantik pada Kamis (17/4) lalu. Beliau memimpin serangkaian rapat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain:

• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sekda Bustan mendorong perangkat daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi PAD. Salah satu usulan yang mencuat adalah penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk membayar pajak yang tertunggak, sehingga meningkatkan pendapatan daerah.
• Penertiban Kendaraan Operasional Perusahaan: Banyak perusahaan di Kaltara yang menggunakan kendaraan operasional dengan plat nomor dari luar daerah. Sekda Bustan mengajak para pengusaha untuk memindahkan plat nomor kendaraan mereka ke Kaltara. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan PAD karena pajak kendaraan akan masuk ke kas daerah.
• Kemitraan dengan Sektor Swasta: Sekda Bustan menekankan pentingnya menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Contohnya, kerja sama dengan perusahaan sawit untuk memperbaiki jalan dari Tanjung Selor ke Mangkupadi. Perbaikan infrastruktur ini akan memperpendek waktu tempuh, mendorong aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBD: Sekda Bustan menekankan pentingnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait, seperti Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan, untuk memastikan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel.

Harapan untuk Kaltara yang Lebih Baik

Sekda Bustan mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat daerah, Forkopimda, hingga masyarakat sipil, untuk berkolaborasi dalam membangun Kaltara. Dengan kerja sama yang solid dan pengelolaan keuangan yang baik, beliau optimis bahwa APBD Kaltara dapat meningkat secara signifikan dalam lima tahun ke depan. Peningkatan APBD ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pembangunan yang lebih berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara.