Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi X berencana memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yulianto, terkait isu maraknya aktivitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan kampus. Pemanggilan ini dijadwalkan pada hari Rabu, 23 April, dalam sebuah rapat kerja. Agenda utama rapat ini adalah untuk meminta klarifikasi serta penjelasan dari Mendiktisaintek mengenai fenomena yang tengah menjadi sorotan publik.

Menurut anggota Komisi X DPR, Hetifah, isu kehadiran TNI di kampus hanyalah salah satu dari sekian banyak isu yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Komisi X akan mengangkat berbagai hal yang dianggap penting dan memerlukan penjelasan mendalam dari pihak kementerian. Hetifah menekankan pentingnya basis data dan informasi yang akurat sebelum membuat kesimpulan atau keputusan apapun terkait isu ini. Ia juga menambahkan bahwa Komisi X tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pertemuan gabungan dengan komisi lain, seperti Komisi I, jika diperlukan pendalaman lebih lanjut.

Fenomena kehadiran TNI di lingkungan kampus mencuat setelah viralnya beberapa kejadian di media sosial. Salah satu contohnya adalah insiden di Universitas Indonesia (UI) saat kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Pihak rektorat UI telah menyatakan bahwa mereka tidak mengundang TNI ke dalam kampus. Namun, pihak TNI memberikan klarifikasi bahwa Komandan Resor Militer (Danrem) 0508/Depok hadir di UI atas undangan seorang mahasiswa dan pihak keamanan kampus. Selain di UI, kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa universitas lain, termasuk di Merauke, Universitas Udayana, dan UIN Walisongo di Semarang.

Isu ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa dan akademisi. Sebagian pihak mempertanyakan independensi kampus dan kebebasan akademik dengan adanya kehadiran aparat militer. Sementara pihak lain berpendapat bahwa kehadiran TNI di kampus dapat dibenarkan dalam konteks tertentu, seperti kegiatan bela negara atau pelatihan kedisiplinan. Rapat kerja antara Komisi X DPR dan Mendiktisaintek diharapkan dapat memberikan titik terang mengenai permasalahan ini dan menghasilkan solusi yang terbaik bagi semua pihak.