Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga individu sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam tiga kasus besar yang menjadi perhatian publik. Kasus-kasus tersebut meliputi dugaan korupsi dalam pengelolaan PT Timah, impor gula ilegal, serta suap terkait penanganan perkara ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, menyatakan bahwa penetapan tersangka ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup yang berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kejagung, Jakarta.

Lebih lanjut, Qohar menjelaskan bahwa terdapat indikasi kuat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan inisial MS, JS, dan TB. Permufakatan ini bertujuan untuk mencegah, menghalangi, atau menggagalkan proses hukum yang sedang berjalan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus yang menjadi fokus utama adalah dugaan korupsi dalam komoditas timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pertamina TBK dan kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong. Upaya obstuksi ini diduga dilakukan baik pada tahap penuntutan maupun di pengadilan.

Salah satu tersangka yang baru ditetapkan adalah Muhammad Syafei, seorang Social Security Legal dari Wilmar Group. Ia diduga berperan sebagai pihak yang menyiapkan dana suap sebesar Rp 60 miliar yang diperuntukkan bagi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dana suap ini disalurkan melalui pengacara dengan tujuan memengaruhi penanganan perkara ekspor CPO.

Selain itu, tiga hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO juga turut terseret dalam kasus ini. Ketiga hakim tersebut adalah Djuyamto (ketua majelis), Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom (anggota majelis). Mereka diduga menerima suap dengan total nilai mencapai Rp 22,5 miliar. Suap ini diberikan dengan harapan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO menjatuhkan vonis lepas atau ontslag van alle rechtsvervolging kepada terdakwa. Ontslag van alle rechtsvervolging adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, sehingga terdakwa tidak dapat dihukum.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengusaha, pejabat perusahaan, hingga aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan, serta menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan.